Dalam temuan tersebut, ICW menyebut nilai kontrak itu berasal dari dua kementerian. Salah satunya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang disebut menganggarkan kontrak jasa influencer sebesar Rp10,8 miliar.
JAKARTA-Targetonlinenews.com: Transparansi belanja negara kembali diuji. Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis temuan adanya kontrak pengadaan jasa influencer senilai total Rp14,69 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Raffi Ahmad sendiri saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.,
Dalam temuan tersebut, ICW menyebut nilai kontrak itu berasal dari dua kementerian. Salah satunya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang disebut menganggarkan kontrak jasa influencer sebesar Rp10,8 miliar.
Temuan ini pertama kali ramai setelah diunggah ulang oleh sejumlah akun di media sosial, termasuk Threads, pada Senin (9/11/2026). Salah satu unggahan yang mengutip akun @remotivi.or.id menuliskan bahwa dana APBN sebesar Rp14 miliar digunakan untuk membayar jasa promosi melalui Raffi Ahmad.
Narasi tersebut dengan cepat menyebar. Warganet mempertanyakan urgensi belanja promosi melalui figur publik di saat pemerintah tengah menggaungkan efisiensi anggaran dan penghematan belanja negara.
Di kolom komentar, publik menyampaikan beragam respons. Sebagian mempertanyakan alasan pemerintah memilih jalur influencer untuk menyampaikan program, bukan melalui kanal resmi kementerian yang dinilai lebih murah dan terukur.
Sebagian lainnya mengaitkan temuan ini dengan posisi Raffi Ahmad sebagai pejabat negara. Bagi mereka, irisan antara jabatan publik dan bisnis yang terafiliasi dengan dirinya menimbulkan pertanyaan soal potensi konflik kepentingan.
Ada pula warganet yang membandingkan nilai kontrak tersebut dengan tawaran kerja sama buzzer yang pernah diterimanya. Menurut salah satu komentar dari akun @jehianps, tawaran bernilai ratusan juta rupiah saja sudah menuai perdebatan, apalagi kontrak yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Hingga berita ini ditulis, publik masih menunggu klarifikasi resmi dari pihak kementerian terkait maupun dari pihak Rans Animasi Indonesia mengenai rincian pekerjaan, output yang dihasilkan, serta dasar penentuan nilai kontrak tersebut.
Temuan ICW ini kembali membuka diskusi yang lebih luas: sejauh mana negara perlu membayar influencer untuk menyosialisasikan program, dan bagaimana mekanisme pengawasan agar belanja semacam itu tidak sekadar menjadi belanja citra yang dibayar dari uang pajak. (*)
Naskah : Tim Redaksi
Editor : Riswan
