Mahyeldi menegaskan UMKM adalah tulang punggung ekonomi Sumbar. Dengan asumsi satu UMKM menghidupi satu keluarga berisi lima orang, hampir empat juta warga atau dua pertiga penduduk Sumbar menggantungkan hidup di sektor ini.
Bukittinggi–Targetonlinenews.com: Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mendorong penguatan 740 ribu pelaku UMKM melalui percepatan legalitas usaha, sertifikasi halal, dan akses permodalan.
Hal itu disampaikan saat mendampingi Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza pada Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Jumat (9/10/2026).
Mahyeldi menegaskan UMKM adalah tulang punggung ekonomi Sumbar. Dengan asumsi satu UMKM menghidupi satu keluarga berisi lima orang, hampir empat juta warga atau dua pertiga penduduk Sumbar menggantungkan hidup di sektor ini.
“Penguatan UMKM semakin penting setelah Sumbar menghadapi berbagai bencana dan tekanan ekonomi. Pemerintah harus hadir memberi kemudahan dan perlindungan agar UMKM bertahan dan berkembang,” ujar Mahyeldi.
Tiga agenda prioritas yang didorong Pemprov Sumbar:
1. Legalitas Usaha: Mahyeldi menyebut Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai KTP usaha. Penerbitan NIB di Sumbar pada 2025 melampaui 3.000, dan hingga Triwulan III 2026 mendekati 2.000. Ia meminta pelaku UMKM segera mengurus legalitas agar akses terhadap program pemerintah lebih luas.
2. Sertifikasi Halal dan HKI: Termasuk perlindungan hak kekayaan intelektual dan pendaftaran merek dagang yang difasilitasi dalam festival.
3. Akses Permodalan: Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumbar pada 2025 hampir Rp8 triliun dan pada 2026 telah mendekati Rp6,5 triliun. Pemprov juga mendorong kredit program daerah melalui LKMA Simamak dengan subsidi bunga dari APBD.
“Legalitas, sertifikasi halal, dan pembiayaan harus berjalan beriringan. Dengan sinergi, UMKM akan semakin kuat menggerakkan perekonomian,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya pariwisata dan penanganan sampah sebagai penopang konsumsi dan ekonomi daerah.
Wamen UMKM Helvi Yuni Moraza menilai DNA wirausaha Minangkabau sangat kuat. “DNA-nya sudah dagang, Pak. Jadi urusan berdagang jangan diajarin. Yang perlu kita lakukan adalah fasilitasi,” ujarnya.
Untuk mengatasi tantangan pendataan, Kementerian UMKM menerbitkan program SAPA UMKM agar pelaku usaha terdata dan mendapat akses permodalan, pasar, sertifikasi, dan perizinan. “Saya berharap UMKM Sumbar jangan ketinggalan dan semua terdaftar,” kata Helvi.
Plt Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UMKM Reghi Perdana menyebut festival yang diikuti 800 pelaku UMKM ini menjadi ruang temu pelaku usaha, pemerintah, perbankan, dan lembaga perizinan.
Festival menghadirkan layanan terpadu: pengurusan NIB, konsultasi HKI dan merek, pembiayaan bunga terjangkau, fasilitasi sertifikasi halal, pameran produk unggulan Sumbar, talkshow edukatif, dan cek kesehatan gratis. (Ris1)
