Riyanda menyebut struktur APBD Sawahlunto saat ini belum ideal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih terbatas berbanding terbalik dengan kewajiban belanja pegawai yang terus meningkat, sehingga belanja untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik menjadi tertekan.
SAWAHLUNTO-Targetonlinenews.com: Tekanan fiskal masih membayangi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2027. Pemerintah Kota mengakui ruang fiskal semakin sempit di tengah postur belanja pegawai yang mendominasi.
Kondisi tersebut disampaikan Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, saat menyampaikan jawaban resmi pemerintah atas pandangan umum lima fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna di DPRD Sawahlunto, Rabu (4/11/2026).
Riyanda menyebut struktur APBD Sawahlunto saat ini belum ideal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih terbatas berbanding terbalik dengan kewajiban belanja pegawai yang terus meningkat, sehingga belanja untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik menjadi tertekan.
“Ini tantangan nyata. Kita tidak bisa lagi mengelola keuangan dengan pola lama yang sangat tergantung pada dana transfer pusat. Kemandirian fiskal harus diperkuat,” ujar Riyanda.
Untuk menjawab tantangan itu, Pemko Sawahlunto menyiapkan empat strategi kunci penguatan pendapatan. Pertama, optimalisasi pajak daerah dan retribusi. Kedua, pemanfaatan dan monetisasi aset milik pemerintah. Ketiga, penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan keempat, percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Dalam RAPBD 2027, Pemko mematok target PAD sebesar Rp73 miliar. Menurut Riyanda, angka tersebut merupakan target optimistis namun tetap rasional dan terukur, agar tidak menjadi beban yang tidak realistis dalam pelaksanaan.
Sementara di sisi belanja, ketimpangan terlihat jelas. Dalam rancangan awal, belanja pegawai diproyeksikan menyedot anggaran hingga Rp309 miliar, sementara belanja modal untuk pembangunan hanya tersisa sekitar Rp14 miliar.
Menyikapi postur yang timpang tersebut, Riyanda memastikan akan melakukan efisiensi ketat. Pos-pos yang akan dipangkas meliputi belanja seremonial, perjalanan dinas, studi banding, publikasi, seminar, hingga kegiatan pendukung lain yang tidak memiliki output terukur dan berdampak langsung ke masyarakat.
Langkah efisiensi tersebut, kata dia, sejalan dengan arahan pemerintah pusat melalui Surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-100/PK/2026 tertanggal 27 Oktober 2026 tentang Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional dalam Penyusunan RAPBD 2027.
Selain itu, RAPBD 2027 juga dibayangi defisit sekitar Rp18 miliar. Untuk menutup celah tersebut, pemerintah merencanakan skema penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp20 miliar. Meski demikian, Riyanda menegaskan angka defisit masih akan terus dibahas bersama DPRD agar bisa ditekan serendah mungkin.
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemko Sawahlunto tetap memasang target ambisius. Pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan mencapai 7,08 persen.
Untuk mencapai itu, Pemko akan fokus pada sektor-sektor produktif: peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, pengembangan agrobisnis berbasis perkebunan rakyat, penguatan UMKM dan industri kecil, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan sebagai ciri khas Sawahlunto sebagai Kota Warisan Dunia.
Riyanda juga memberikan catatan khusus untuk kegiatan promosi dan festival daerah. Ke depan, setiap event harus memiliki Key Performance Indicator (KPI) yang jelas, bukan sekadar seremonial. Indikatornya mulai dari jumlah kunjungan wisatawan, nilai transaksi UMKM, hingga kontribusi langsung terhadap PAD.
“RAPBD ini masih dinamis. Masih terbuka untuk penyempurnaan bersama DPRD dan TAPD. Prinsipnya, setiap rupiah dari uang rakyat harus kembali dalam bentuk manfaat yang nyata dan terukur untuk pertumbuhan ekonomi Sawahlunto,” pungkasnya. (*)
Naskah : Tim Redaksi
Editor : Riswan
