DPRD Padang Panjang Sampaikan 71 Rekomendasi atas LKPj Wali Kota 2025, Soroti Pariwisata hingga Literasi Al-Qur’an. “Hari ini kita mendapatkan 71 persoalan yang harus kita kurangi. Kepada seluruh kepala OPD, segera inventarisasi, susun kerangka kerja penyelesaian, dan tetapkan target waktunya,” tegas Hendri.
Padang Panjang,Targetonlinenews.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang menyampaikan sebanyak 71 rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD, Senin (20/4/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Imbral, didampingi Wakil Ketua DPRD Mardiansyah dan Nurafni Fitri. Penyampaian rekomendasi dilakukan oleh Ketua Komisi I DPRD, Hendra Putra, sebagai tindak lanjut atas LKPj yang sebelumnya disampaikan Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis.
Dalam pandangan DPRD, secara umum pelaksanaan program Pemerintah Kota hingga akhir 2025 dinilai telah berjalan sesuai target yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Meski demikian, lembaga legislatif itu menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki dan disempurnakan guna meningkatkan efektivitas pembangunan ke depan.
Salah satu sorotan utama DPRD adalah sektor pariwisata. Hendra menegaskan, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait didorong untuk menghadirkan inovasi guna menghidupkan kembali objek-objek wisata yang mengalami penurunan daya tarik. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, ke Kota Padang Panjang.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas-OPD guna menciptakan sinergi pembangunan yang lebih optimal. Menurut Hendra, setiap OPD harus lebih proaktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat agar peluang pendanaan dari kementerian dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Setiap OPD harus lebih proaktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar anggaran kementerian dapat dibawa ke Padang Panjang, mengingat kapasitas APBD kita masih terbatas,” ujarnya.
Isu lain yang mendapat perhatian serius adalah persoalan kemampuan baca tulis Al-Qur’an di tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama. DPRD mencatat sekitar 30 persen siswa SD dan SMP di Padang Panjang masih menghadapi kendala dalam literasi Al-Qur’an.
Untuk itu, DPRD merekomendasikan solusi konkret dengan memanfaatkan tenaga pengajar dari Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) yang telah memiliki sertifikasi A, serta mengoptimalkan peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam pembiayaan program tersebut.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Wali Kota Hendri Arnis menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan DPRD. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi melalui langkah-langkah terukur.
“Hari ini kita mendapatkan 71 persoalan yang harus kita kurangi. Kepada seluruh kepala OPD, segera inventarisasi, susun kerangka kerja penyelesaian, dan tetapkan target waktunya,” tegas Hendri.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Wita Desi Susanti, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala OPD, pimpinan BUMN dan BUMD, para camat dan lurah, serta sejumlah undangan lainnya.
Penyampaian rekomendasi LKPj ini menjadi bagian penting dalam mekanisme check and balance antara legislatif dan eksekutif, sekaligus sebagai pijakan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(anisah/ris1)
