Langkah itu menjadi salah satu agenda awal Kepala BGN, Sudaryono, yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 22 Juli 2026. Di tengah sorotan terhadap tata kelola MBG, digitalisasi diposisikan sebagai instrumen untuk memperkuat transparansi sekaligus membuka ruang pengawasan publik.
Jakarta, Targetonlinenews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan sistem pengawasan digital yang akan membuka akses lebih luas kepada publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam waktu satu hingga dua pekan mendatang, orang tua siswa disebut dapat memantau menu makanan yang dikonsumsi anaknya, dapur tempat makanan diproduksi, hingga mengetahui siapa penanggung jawab Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah itu menjadi salah satu agenda awal Kepala BGN, Sudaryono, yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 22 Juli 2026. Di tengah sorotan terhadap tata kelola MBG, digitalisasi diposisikan sebagai instrumen untuk memperkuat transparansi sekaligus membuka ruang pengawasan publik.
“Kami harapkan minggu depan atau per minggu depan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, (27/7/26.)
Menurut dia, sistem tersebut memungkinkan orang tua mengetahui sekolah tempat anaknya menerima MBG, menu yang disajikan setiap hari, dapur yang memasak makanan, hingga identitas Kepala SPPG yang bertanggung jawab atas operasional layanan.
“Kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan Kepala SPPG-nya siapa,” ujarnya.
Akses Dibuka, Data Tetap Dijaga
BGN menyatakan keterbukaan informasi itu tetap dibarengi perlindungan terhadap data pribadi peserta didik. Untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan layanan seorang siswa, pengguna diwajibkan masuk ke sistem menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Ini menyangkut data pribadi, maka untuk tahu layanan siapa itu harus ada NIK. Log masuknya pakai NIK,” ujar Sudaryono.
Selain orang tua, akses pengawasan juga akan diberikan kepada kepala sekolah, guru, pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kesehatan. Mereka diharapkan dapat ikut memantau kualitas layanan sekaligus memastikan distribusi makanan berjalan sesuai standar.
Di sisi lain, BGN juga sedang memperbarui tampilan portal resminya. Berbeda dengan layanan berbasis NIK yang bersifat personal, portal publik akan menyajikan data makro mengenai pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia.
Melalui laman tersebut, masyarakat nantinya dapat melihat jumlah dapur MBG yang beroperasi di setiap kecamatan maupun kabupaten, serta perkembangan jumlah penerima manfaat secara berkala.
“Akan kami perbaiki tampilan informasi di website sehingga publik bisa tahu berapa jumlah dapur, di kecamatan mana, di kabupaten mana, dan berapa penerima manfaat. Jadi tidak perlu lagi bertanya secara manual, semuanya bisa diakses melalui sistem,” kata Sudaryono.
Dari Sistem Manual Menuju Digital
Sudaryono menyebut digitalisasi menjadi bagian dari reformasi tata kelola yang sedang dilakukan BGN. Selama ini sebagian besar proses pengawasan masih dilakukan secara manual, sehingga dinilai kurang efisien dan belum sepenuhnya memenuhi tuntutan keterbukaan informasi publik.
“Intinya kami berusaha dari yang manual kemudian menjadi digital sehingga mudah dan gampang diakses oleh semua orang,” ujarnya.
Transformasi tersebut diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas seluruh dapur SPPG sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program nasional tersebut.
Tantangan Kepala BGN Baru
Di luar penguatan sistem digital, Sudaryono juga menghadapi tantangan besar dalam memastikan kualitas pelaksanaan MBG di lapangan.
Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Prof. Tjandra Yoga Aditama, mengingatkan sedikitnya tiga pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, seluruh makanan yang disajikan dalam program MBG harus memenuhi prinsip keamanan pangan.
“Prinsip utama adalah makanan harus aman,” kata Tjandra.
Ia menilai keamanan pangan tidak hanya ditentukan ketika makanan dimasak di dapur, tetapi harus dijaga sejak awal rantai pasok.
Konsep from farm to plate, menurut Tjandra, harus menjadi acuan utama. Artinya, kualitas bahan pangan harus dipastikan sejak proses produksi pertanian dan peternakan, pengangkutan, penyimpanan, pengolahan, distribusi ke sekolah, hingga pengelolaan limbah setelah makanan dikonsumsi.
“Semua mata rantai harus terjaga dengan baik,” ujarnya.
Catatan ketiga berkaitan dengan evaluasi berkelanjutan. Tjandra mengusulkan survei kepuasan penerima manfaat dan studi kohort untuk mengukur dampak kesehatan program dalam jangka panjang sehingga kebijakan dapat disusun berdasarkan bukti ilmiah (evidence-based public policy).
Ia juga mengingatkan bahwa perluasan penerima manfaat MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus dibarengi kesiapan sistem distribusi dan pengawasan.
SPPG Tak Penuhi Standar Terancam Ditutup
Sudaryono menegaskan digitalisasi bukan satu-satunya langkah pembenahan. Seluruh SPPG tetap diwajibkan memenuhi standar keamanan pangan, mutu gizi, kebersihan, serta tata kelola operasional yang telah ditetapkan BGN.
SPPG yang belum memenuhi standar akan mendapatkan pembinaan dan evaluasi. Namun apabila tidak menunjukkan perbaikan, operasionalnya akan dihentikan.
“Kami akan perbaiki, akan kami tegur. Kalau memang tidak bisa memperbaiki, ditutup. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu dan juga operasional yang baik. Jangan sampai nila setitik, kemudian rusak susu sebelanga,” kata Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak di salah satu SPPG di Bogor, Jumat, 24 Juli 2026.
Dengan sistem digital yang tengah disiapkan, pemerintah berharap pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis tidak lagi hanya bertumpu pada aparat internal, tetapi juga melibatkan orang tua, sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik. Transparansi itu dinilai menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan terhadap salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.(Ris1)
