Dalam negara demokrasi, dukungan dan legitimasi publik menjadi faktor penentu bagi keberlangsungan pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap peran media dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap program dan kebijakan yang dijalankan
Jakarta-Targetonlinenews.com: Pemerintah Daerah (Pemda) diminta memperkuat peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai penggerak komunikasi strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Penguatan tersebut dinilai krusial agar publik memahami secara utuh berbagai kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah.
Dalam negara demokrasi, dukungan dan legitimasi publik menjadi faktor penentu bagi keberlangsungan pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap peran media dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap program dan kebijakan yang dijalankan.
Hal tersebut disampaikan pada Rabu, 14 Oktober 2026, dalam agenda penguatan komunikasi publik pemerintah.
“Persepsi publik untuk menyampaikan dukungan atau tidak, sangat dipengaruhi sekali oleh peran dari media,” ujar Titol
Menurutnya, derasnya arus informasi di era digital juga menghadirkan tantangan serius berupa firehose of falsehood, yakni fenomena penyebaran informasi bohong dengan intensitas yang sangat tinggi yang dapat mengalahkan informasi faktual yang disampaikan dengan intensitas rendah.
“Kondisi ini berpotensi membuat masyarakat lebih mempercayai informasi yang salah dibandingkan fakta yang sebenarnya,” tegasnya.
Karena itu, program-program positif pemerintah harus dikomunikasikan secara efektif dan sistematis agar mendapat perhatian publik yang proporsional. Sejalan dengan itu, Diskominfo di daerah menjadi mitra penting pemerintah pusat untuk menyamakan narasi pembangunan nasional hingga ke tingkat daerah.
Lebih lanjut, ditekankan pentingnya manajemen media yang sistematis, baik melalui pemanfaatan media konvensional maupun media sosial. Pendekatan komunikasi tidak boleh bersifat sporadis, melainkan harus terencana, terukur, dan berkelanjutan.
Selain itu, juga didorong penguatan koordinasi antara Diskominfo di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Sinergi ini diharapkan mampu memastikan agar informasi pemerintah pusat dapat diperkuat melalui pemberitaan mengenai program dan capaian nyata di daerah.
“Diskominfo adalah jembatan. Ketika narasi pusat dan daerah selaras, kepercayaan publik akan meningkat dan kebijakan akan berjalan lebih efektif,” pungkasnya. (Ris1)
—
Sumber: Kementerian Dalam Negeri | Pusat Penerangan | Badan Komunikasi Pemerintah RI
Komentar