Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai pemerintah seharusnya melakukan evaluasi menyeluruh sebelum memperluas pelaksanaan MBG. Bahkan, ia menyatakan akan memilih mundur jika berada di posisi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dan tetap diminta menjalankan program di tengah banyaknya kasus keracunan.
JAKARTA—Targetonlinenews.com: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat sorotan setelah kasus dugaan keracunan makanan dilaporkan terjadi di sejumlah daerah. Di tengah tuntutan evaluasi, pemerintah memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut tetap berjalan.
Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai pemerintah seharusnya melakukan evaluasi menyeluruh sebelum memperluas pelaksanaan MBG. Bahkan, ia menyatakan akan memilih mundur jika berada di posisi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dan tetap diminta menjalankan program di tengah banyaknya kasus keracunan.
Pernyataan tersebut disampaikan Fernando dalam program On Focus Tribunnews Solo di Klodran, Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (11/9/2026), sebagaimana dilansir Tribun.
Menurut Fernando, munculnya korban dalam jumlah besar seharusnya menjadi alasan kuat untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG secara komprehensif.
Ia juga menilai Presiden Prabowo dapat menghadapi persoalan hukum apabila terdapat dasar hukum yang cukup terkait kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kalau saya jadi Pak Sudaryono dengan persoalan ini, saya akan menyatakan mengundurkan diri, kalau Pak Prabowo masih memaksakan untuk pelaksanaan program MBG di tengah banyaknya persoalan dan banyaknya korban,” ujar Fernando.
BGN Sebut Mayoritas Insiden Berkaitan dengan SOP
Di sisi lain, Kepala BGN Sudaryono mengakui masih terdapat persoalan dalam pelaksanaan MBG. Berdasarkan evaluasi internal BGN, ia menyebut 80–90 persen kasus keracunan yang mereka breakdown berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap SOP.
Pelanggaran tersebut, menurut Sudaryono, terjadi pada sejumlah tahapan, antara lain penerimaan bahan makanan, penyimpanan, pengaturan suhu serta batas waktu konsumsi.
Pernyataan itu disampaikan Sudaryono seusai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
BGN sebelumnya menerapkan pengaturan jam kerja Kepala Dapur dan Pengawas Gizi pada dini hari serta sore hari untuk memperketat pengawasan. Sudaryono mengatakan langkah tersebut sempat membuat kasus dugaan keracunan relatif menurun selama sekitar tiga pekan.
Namun, laporan kasus kembali muncul di sejumlah wilayah, termasuk Sidoarjo, Agam, dan Rembang.
Sudaryono mengakui kondisi tersebut menjadi catatan serius bagi BGN. Meski demikian, ia menegaskan lembaganya tidak akan menghentikan upaya pembenahan.
BGN Janji Benahi Tata Kelola MBG
Menurut Sudaryono, evaluasi tidak hanya menyasar kasus keracunan, tetapi juga tata kelola program secara keseluruhan. Pembenahan mencakup aturan, alur pelaksanaan, hingga penataan keuangan.
BGN juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mengintegrasikan data penerima manfaat.
Sudaryono menegaskan keberhasilan MBG tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan dan dikonsumsi penerima. Pemerintah, kata dia, harus dapat mengukur dampaknya terhadap status gizi penerima manfaat.
Salah satu gagasan yang disiapkan adalah integrasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga perkembangan status gizi anak dapat dipantau secara berkala melalui sistem kesehatan.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengetahui apakah program benar-benar memberikan dampak terhadap kondisi gizi anak, termasuk perubahan berat badan, status underweight, maupun pertumbuhan tinggi badan.
Keselamatan Anak Jadi Ujian MBG
Perdebatan mengenai MBG kini tidak hanya menyangkut keberlanjutan program, tetapi juga menyentuh aspek keamanan pangan, pengawasan dapur, akuntabilitas dan perlindungan anak.
Pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan tujuan pemenuhan gizi tidak justru dibayangi risiko kesehatan akibat lemahnya penerapan standar pengolahan dan distribusi makanan.
Pernyataan BGN bahwa sebagian besar insiden yang dievaluasi berkaitan dengan ketidakpatuhan SOP menunjukkan bahwa pengawasan di tingkat pelaksana menjadi titik krusial.
Karena itu, keberhasilan MBG ke depan tidak cukup diukur dari seberapa banyak porsi makanan tersalurkan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah makanan tersebut aman dikonsumsi, memenuhi standar gizi, tepat waktu, serta benar-benar meningkatkan status gizi anak.
Di tengah terus munculnya laporan kasus dugaan keracunan, tuntutan evaluasi dan pembenahan menjadi semakin penting agar program strategis tersebut tidak kehilangan kepercayaan masyarakat.(Ris1)
Komentar