Ratas tersebut digelar untuk membahas perkembangan situasi perekonomian nasional menjelang akhir tahun 2026 sekaligus evaluasi capaian dua tahun masa pemerintahan
JAKARTA-Targetonlinenews.com: Presiden Prabowo Subianto memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Bidang Perekonomian di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026.
Ratas tersebut digelar untuk membahas perkembangan situasi perekonomian nasional menjelang akhir tahun 2026 sekaligus evaluasi capaian dua tahun masa pemerintahan.
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta jajaran pimpinan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Usai pertemuan, pemerintah menyampaikan sejumlah poin utama hasil Ratas sebagai berikut:
1. Makroekonomi Stabil dan Resilien
Pemerintah menilai kondisi makroekonomi Indonesia hingga pertengahan Oktober 2026 relatif stabil dan tangguh (resilient) di tengah volatilitas dan ketidakpastian ekonomi global. Ketahanan ini menjadi modal utama untuk menjaga momentum pertumbuhan hingga akhir tahun.
2. Dorong Ekspor Semua Sektor
Pemerintah berkomitmen meningkatkan kinerja ekspor dari seluruh sektor, termasuk sektor manufaktur. Berbagai hambatan ekspor dan investasi akan terus diidentifikasi dan diatasi guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi dan berdaya saing.
3. Fokus APBN: Penelaahan dan Efisiensi, Belanja Q4 Tembus Rp1.300 Triliun
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di sisa tahun 2026 akan difokuskan pada penelaahan dan efisiensi anggaran. Pemerintah mencatat alokasi belanja negara pada kuartal IV 2026 mencapai sekitar Rp1.300 triliun, angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja kuartal IV tahun 2025 yang sebesar Rp1.200 triliun.
4. Belanja Tetap Pro-Rakyat
Meski ada efisiensi, pemerintah memastikan alokasi anggaran belanja tetap mengalir untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat. Prioritas belanja diarahkan untuk program perlindungan sosial (perlinsos), bantuan pangan, serta peningkatan kualitas layanan publik.
5. Sinergi Pemerintah, BI, dan OJK Diperkuat
Pemerintah bersama Bank Indonesia dan OJK sepakat terus memperkuat kolaborasi kebijakan untuk memastikan stabilitas sektor keuangan tetap terjaga dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional tidak terganggu.
Melalui sinergi antarlembaga dan penguatan fondasi makroekonomi, pemerintah optimistis dapat menjaga ketahanan ekonomi nasional serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. (Ris1)
Editor : Riswan
Komentar