Dalam rapat itu, Prabowo menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri maupun aparat di lapangan. Pemerintah daerah juga diminta bersikap tegas dalam menerapkan aturan di wilayah masing-masing.
JAKARTA, Targetonlinenews.com — Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setibanya di Pangkalan TNI AU Supadio, Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026).
Rapat singkat tersebut digelar untuk mendapatkan laporan terkini mengenai perkembangan karhutla sekaligus memastikan langkah penanganan dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan langsung menyasar titik-titik kebakaran.
Dalam rapat itu, Prabowo menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri maupun aparat di lapangan. Pemerintah daerah juga diminta bersikap tegas dalam menerapkan aturan di wilayah masing-masing.
Selain pemadaman, Presiden menegaskan bahwa pencegahan harus diperkuat agar bencana karhutla tidak terus menjadi persoalan berulang setiap musim kemarau.
Sejumlah langkah operasional disiapkan untuk memperkuat penanganan di Kalimantan Barat.
Pertama, pemerintah akan menambah tiga batalyon TNI atau sekitar 1.500 personel dari luar Kalimantan. Personel tambahan tersebut dijadwalkan mulai didatangkan pada Sabtu hingga Minggu pagi.
Kedua, aparat dan personel yang berada di darat akan dikerahkan untuk melakukan pemadaman secara langsung pada titik-titik api. Strategi ini penting untuk memastikan penanganan tidak hanya mengandalkan operasi udara, terutama di wilayah yang membutuhkan tindakan cepat di lapangan.
Ketiga, pemerintah menambah enam helikopter berkapasitas besar untuk operasi water bombing. Helikopter tersebut dijadwalkan tiba pada Sabtu sore guna memperkuat pemadaman dari udara.
Keempat, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) akan diperbanyak untuk mendukung upaya penanganan karhutla. Kebijakan tersebut mempertimbangkan potensi hujan yang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
Kombinasi operasi darat, pemadaman udara, pengerahan personel tambahan dan OMC menunjukkan bahwa penanganan karhutla diarahkan pada operasi terpadu. Namun, efektivitasnya tetap sangat bergantung pada kecepatan respons di lapangan, pemetaan titik api, serta kemampuan pemerintah daerah mencegah munculnya titik kebakaran baru.
Setelah rapat, Presiden Prabowo bergerak menuju Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Di lokasi tersebut, Presiden dijadwalkan melihat secara langsung kondisi lahan yang masih terbakar.
Kehadiran Presiden di lokasi kebakaran sekaligus menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak hanya menjadi persoalan teknis pemadaman, tetapi juga menyangkut pengawasan dan penegakan aturan di tingkat daerah.
Dalam konteks yang lebih luas, pencegahan menjadi pekerjaan yang tidak kalah penting. Penanganan kebakaran setelah api membesar membutuhkan biaya, personel dan sumber daya yang jauh lebih besar dibandingkan pencegahan sejak dini.
Karena itu, ketegasan pemerintah daerah dalam pengawasan wilayah, respons cepat terhadap titik api, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran menjadi bagian penting untuk memutus siklus karhutla di Kalimantan Barat. (Ris1)
