Prioritaskan Jalan Rusak, Bupati Annisa Ajukan Rp157,3 Miliar ke Pemprov Sumbar. Dalam pemaparannya, Bupati Annisa menekankan bahwa perbaikan jalan provinsi menjadi kebutuhan mendesak, mengingat perannya sebagai urat nadi mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi.
Padang, Targetonlinenews.com — Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menegaskan komitmennya dalam mempercepat perbaikan infrastruktur dengan mengusulkan anggaran sebesar Rp157,3 miliar kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Fokus utama usulan tersebut adalah penanganan jalan provinsi yang rusak dan dinilai krusial bagi konektivitas serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Usulan itu disampaikan langsung oleh Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2027 yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Rabu (8/4/2026).
Forum tahunan ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan program prioritas dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional. Musrenbang dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, didampingi Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, serta dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah, pimpinan OPD, dan berbagai pemangku kepentingan.
Dalam pemaparannya, Bupati Annisa menekankan bahwa perbaikan jalan provinsi menjadi kebutuhan mendesak, mengingat perannya sebagai urat nadi mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi.
“Perbaikan jalan provinsi menjadi kebutuhan mendesak karena menyangkut langsung mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi. Dengan infrastruktur yang baik, pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat dan merata,” ujar Annisa.
Sejumlah ruas strategis yang diusulkan untuk direhabilitasi antara lain Simpang Koto Baru–Junction, Junction–Abai Siat (batas Jambi), Simpang Sikabau–Simpang Koto Baru, serta Simpang Koto Baru–Tanjung Simalidu di Kecamatan Koto Salak. Ruas-ruas tersebut memiliki peran vital dalam mendukung kawasan swasembada pangan, air, dan energi, sekaligus memperkuat konektivitas ekonomi lintas wilayah.
Selain itu, Pemkab Dharmasraya juga mengajukan peningkatan sejumlah jalan kabupaten yang terhubung dengan koridor ekonomi utama, mulai dari Pulau Punjung hingga Sungai Rumbai, Koto Besar, Sitiung, hingga Timpeh. Infrastruktur ini diarahkan untuk memperlancar arus logistik dan mendukung pengembangan komoditas unggulan seperti padi, kelapa sawit, karet, serta sektor peternakan.
Tidak hanya sektor jalan, usulan pembangunan juga mencakup revitalisasi pasar dan kawasan UMKM, pembangunan industri hilir seperti pabrik kelapa sawit dan biofuel, pabrik pakan ternak, hingga penguatan sistem logistik melalui pembangunan gudang bongkar muat.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menekankan pentingnya sinergi lintas pemerintahan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif dan berdampak langsung.
“Keselarasan program antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Dengan perencanaan yang terintegrasi, kita dapat mengoptimalkan potensi daerah sekaligus menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan,” tegas Mahyeldi.
Dengan nilai usulan yang signifikan dan fokus pada sektor strategis, Dharmasraya berharap dukungan pemerintah provinsi dapat segera direalisasikan guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di wilayah tersebut. (Ris1)
