Sinkronisasi Program 2025–2030, Wali Kota Hendri Arnis Fokus Benahi Pasar, Sampah dan Pendidikan di Padang Panjang. Salah satu program yang menjadi sorotan dalam diskusi tersebut adalah rencana pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional pemerintah.
PADANG PANJANG,Targetonlinenews.com — Pemerintah Kota Padang Panjang mulai mematangkan arah pembangunan daerah periode 2025–2030 melalui Focus Group Discussion (FGD) Sinkronisasi Program Kerja Wali Kota yang digelar di Hall Lantai III Balai Kota, Selasa (10/3/2026).FGD yang dibuka langsung oleh Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan berbagai program pembangunan agar lebih terarah, efektif, dan mampu menjawab persoalan utama yang dihadapi masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah isu penting menjadi perhatian pemerintah daerah, di antaranya pengelolaan pasar, penanganan sampah, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), hingga program pendidikan dan penanganan kemiskinan ekstrem.
Menurut Hendri Arnis, sinkronisasi program pembangunan sangat penting agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki visi yang sama dalam menjalankan kebijakan pembangunan kota selama lima tahun ke depan.
“Forum ini menjadi ruang untuk menyatukan langkah seluruh perangkat daerah agar program pembangunan yang dirancang benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Hendri.
Salah satu program yang menjadi sorotan dalam diskusi tersebut adalah rencana pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional pemerintah.
Program pendidikan terpadu ini dirancang menghadirkan fasilitas pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA dengan sistem asrama, di mana seluruh kebutuhan pendidikan siswa akan ditanggung oleh pemerintah.
Selain sektor pendidikan, Hendri juga menyoroti persoalan pengelolaan Pasar Pusat Padang Panjang yang dinilai masih membutuhkan pembenahan, terutama terkait praktik oper sewa kios yang sering berpindah tangan.
“Masalah pasar ini harus kita benahi. Ada oper sewa sampai tiga atau empat tangan. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar ke depan pengelolaan pasar dapat dilakukan secara lebih profesional, termasuk membuka peluang penguatan kelembagaan melalui perusahaan daerah sehingga pengelolaan pasar menjadi lebih mandiri dan mampu menggandeng investor atau pihak swasta.
Persoalan pengelolaan sampah juga menjadi perhatian serius dalam forum tersebut. Dengan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang semakin terbatas, pemerintah kota perlu menyiapkan strategi baru agar penanganan sampah tetap efektif tanpa menimbulkan beban biaya besar apabila harus dibuang ke luar daerah.
Selain itu, sejumlah program prioritas lain juga turut dibahas, di antaranya intervensi program penanganan kemiskinan ekstrem, rencana alokasi dukungan anggaran hingga Rp150 juta per RT, serta rencana revitalisasi Lapangan Pacu Kuda Bancalaweh yang akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Hendri juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam merancang program pembangunan sekaligus memaksimalkan potensi sumber daya daerah yang dimiliki.
FGD tersebut menghadirkan tim ahli percepatan pembangunan yang memberikan masukan sesuai bidangnya, yakni Eka Mariyanti (Pariwisata), Edri Yoenif (Komunikasi Informasi dan Kebencanaan), Edi Indrizal (Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat), Nasir Ahmad (Pemerintahan), Yusrizal KW (Komunikasi Informasi, Kebudayaan dan Literasi), Tomy Iskandar (UMKM dan Ekonomi Kreatif), Defri Mulyadi (Kebijakan Publik), serta Noferi (Pertanahan).
Melalui forum sinkronisasi ini, Pemerintah Kota Padang Panjang berharap arah pembangunan daerah lima tahun ke depan dapat berjalan lebih terintegrasi, inovatif, serta mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Rel/Ris1)
