Ketua KPK Setyo Budiyanto yang mendampingi Mendagri dalam konferensi pers menegaskan pentingnya kolaborasi antara KPK dan Kemendagri dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah.
JAKARTA,Targetonlinenews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melontarkan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah di Indonesia. Menurutnya, secanggih apa pun sistem pengawasan yang dibangun pemerintah, korupsi tetap akan terjadi apabila pemimpin daerah tidak memiliki integritas dan komitmen moral yang kuat.
Pernyataan itu disampaikan Tito saat konferensi pers Jumat (24/7/26) bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto di Ruang Sidang Utama Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Pesan tersebut muncul di tengah masih adanya kepala daerah yang tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi.
Bagi Tito, integritas bukan sekadar slogan birokrasi, melainkan benteng utama dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintah daerah.
“Kita sangat menekankan agar rekan-rekan kepala daerah belajar dari pengalaman yang sudah ada. Kasus-kasus yang ditegakkan atau ditindak oleh penegak hukum ini menjadi warning betul untuk memperkuat integritas masing-masing,” kata Tito Karnavian.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa persoalan korupsi daerah tidak hanya berkaitan dengan lemahnya sistem administrasi, tetapi juga berakar pada karakter dan komitmen pejabat yang memegang kewenangan.
Pengawasan Diperkuat, Integritas Tetap Penentu
Tito menjelaskan, pemerintah terus memperkuat berbagai instrumen pencegahan korupsi. Namun seluruh perangkat tersebut hanya akan efektif apabila dijalankan oleh aparatur yang memiliki kejujuran dan tanggung jawab.
Kemendagri telah memetakan sejumlah titik rawan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemetaan tersebut menjadi dasar penyusunan strategi pencegahan agar potensi korupsi dapat ditekan sejak awal.
Langkah itu dilakukan melalui penguatan tata kelola pemerintahan pada delapan area strategis yang selama ini dinilai rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan.
Selain itu, Kemendagri bersama KPK juga membangun sinergi pembinaan kepada pemerintah daerah melalui pendekatan 10 klaster wilayah di Indonesia. Model ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah terhadap prinsip pemerintahan yang bersih.
SIPD dan MCP Jadi Alat Pencegahan
Dalam aspek pengawasan berbasis teknologi, pemerintah mengoptimalkan penggunaan Monitoring Center for Prevention (MCP) milik KPK sebagai instrumen untuk mendeteksi area rawan penyimpangan.
Di sisi lain, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terus diperkuat sebagai platform utama pengelolaan perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
Menurut Tito, digitalisasi tata kelola menjadi bagian penting dalam mempersempit ruang praktik koruptif. Namun ia kembali mengingatkan bahwa teknologi bukan solusi tunggal apabila integritas pejabat penyelenggara pemerintahan tidak dijaga.
Kepala Daerah Diminta Belajar dari Kasus Korupsi
Mendagri mengaku prihatin karena masih ada kepala daerah yang harus berhadapan dengan aparat penegak hukum akibat dugaan tindak pidana korupsi.
Ia berharap setiap kasus yang diungkap menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat daerah agar tidak menyalahgunakan jabatan maupun kewenangan yang diberikan negara.
Dalam pandangan Tito, upaya pemberantasan korupsi harus berjalan seimbang antara penindakan dan pencegahan. Penegakan hukum tetap diperlukan, tetapi pembangunan budaya integritas dinilai jauh lebih penting untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih.
KPK Dukung Penguatan Pencegahan
Ketua KPK Setyo Budiyanto yang mendampingi Mendagri dalam konferensi pers menegaskan pentingnya kolaborasi antara KPK dan Kemendagri dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah.
Melalui pembinaan, pengawasan, serta pemanfaatan instrumen seperti MCP, pemerintah berharap kualitas tata kelola pemerintahan daerah semakin meningkat sehingga peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan.
Kolaborasi kedua lembaga tersebut menjadi bagian dari strategi nasional untuk membangun birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, sekaligus mengurangi praktik korupsi yang selama ini masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Ris1)
