Padang Panjang, TargetOnlineNews.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang Panjang menggelar Koordinasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) bersama sejumlah badan publik, Jumat (19/9/2023). Kegiatan berlangsung di ruang rapat Bawaslu setempat dan menghadirkan berbagai unsur, mulai dari Dinas Komunikasi dan Informatika, wartawan, PJKIP, pemilik radio lokal, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), hingga tokoh masyarakat.
Hadir sebagai narasumber, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat, Musfi Yendra, serta Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Sumbar, Vifner.
Ketua Bawaslu Padang Panjang, Hidayatul Fajri, dalam sambutannya menegaskan pentingnya koordinasi ini dalam membangun strategi keterbukaan dan transparansi informasi melalui PPID.
“Semoga kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat kita dalam mengelola keterbukaan informasi. Apalagi, Bawaslu memiliki kewajiban menyampaikan informasi seputar politik secara jelas kepada publik,” ujar Hidayatul.
Musfi Yendra menambahkan, PPID memegang peranan vital dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi. Tugasnya tidak hanya menyimpan dan mendokumentasikan, tetapi juga menyediakan serta memberikan pelayanan informasi sesuai aturan.
“Kita harus memahami ada batasan dalam keterbukaan. Ada informasi yang memang tidak boleh dipublikasikan, misalnya yang membahayakan negara, rahasia usaha, hak pribadi, hingga rahasia jabatan,” jelas Musfi.
Sementara itu, Vifner mendorong Bawaslu di seluruh Sumbar untuk terus berinovasi dalam membangun budaya transparansi.
“Kami berharap Bawaslu bisa menjadi motor penggerak keterbukaan informasi, bekerja sama dengan badan publik lain, sehingga PPID dapat berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Padang Panjang meneguhkan komitmennya dalam mewujudkan lembaga yang transparan, akuntabel, dan dekat dengan masyarakat, terutama dalam menghadapi dinamika politik dan pemilu yang kian kompleks.(Ris1)
Komentar