Gubernur Mahyeldi: ASN Harus Jadi Garda Terdepan Penanggulangan Bencana di Sumbar. Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi saat membuka Pelatihan Dasar Manajemen Bencana (DMB) Tahun 2026 bagi ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (BBPKA-PDN) Wilayah I Bukittinggi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumbar, Padang
PADANG, Targetonlinenews.com – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi garda terdepan dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana. Menurut dia, tingginya tingkat kerawanan bencana di Sumatera Barat menuntut setiap aparatur pemerintah memiliki kompetensi manajemen kebencanaan agar roda pemerintahan tetap berjalan saat kondisi darurat.
Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi saat membuka Pelatihan Dasar Manajemen Bencana (DMB) Tahun 2026 bagi ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (BBPKA-PDN) Wilayah I Bukittinggi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumbar, Padang, Senin (13/7/2026).
“Keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mampu bekerja secara cepat, tepat, terkoordinasi, dan profesional,” kata Mahyeldi.
Ia menjelaskan, Sumatera Barat berada pada kawasan yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi karena dilalui pertemuan lempeng tektonik aktif, memiliki sejumlah sesar aktif, kawasan pesisir yang rentan tsunami, serta ancaman banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan erupsi gunung api.
Kondisi tersebut, menurut Mahyeldi, menjadikan penguatan kapasitas ASN sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Aparatur pemerintah dituntut tetap mampu menjalankan fungsi pelayanan publik sekaligus mendukung penanganan keadaan darurat ketika bencana terjadi.
“ASN merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan yang harus tetap berjalan dalam situasi darurat. Karena itu, penguatan kompetensi aparatur di bidang kebencanaan menjadi prioritas,” ujarnya.
Mahyeldi mengatakan pelatihan tersebut dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan manajemen risiko bencana, penerapan sistem komando penanganan darurat, koordinasi lintas sektor, pengelolaan sumber daya, hingga pengambilan keputusan dalam situasi krisis.
Ia juga mengapresiasi model pembelajaran blended learning yang menggabungkan pembelajaran daring dan tatap muka. Metode itu dipadukan dengan Tabletop Exercise (TTX), Practical Exercise (PPX), serta Command Post Exercise (CPX) agar peserta memperoleh pengalaman simulasi yang mendekati kondisi nyata.
“Pelatihan ini diharapkan mampu membangun kapasitas aparatur yang tanggap, terlatih, terkoordinasi, dan siap menghadapi bencana kapan pun diperlukan,” katanya.
Mahyeldi berharap para peserta tidak berhenti pada pemahaman teori, tetapi mampu menjadi agen perubahan di instansi masing-masing dalam membangun budaya sadar bencana, meningkatkan kesiapsiagaan organisasi, dan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah.
Ia menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dunia usaha, akademisi, media, komunitas, dan masyarakat juga memiliki peran strategis dalam membangun ketangguhan daerah.
“Dengan kolaborasi dan sinergi yang kuat, kita dapat mewujudkan Sumatera Barat yang semakin tangguh menghadapi bencana,” ujar Mahyeldi sebelum secara resmi membuka pelatihan.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar yang juga Pelaksana Tugas Kepala BPSDM Sumbar, Medi Iswandi, mengatakan pelatihan tersebut merupakan investasi pemerintah daerah dalam membangun ASN yang profesional, adaptif, dan memiliki kapasitas menghadapi berbagai ancaman bencana.
Menurut Medi, pelatihan bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur dalam seluruh tahapan manajemen bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi.
“Pelatihan ini bukan sekadar memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi ASN, tetapi menjadi investasi pemerintah daerah untuk melahirkan aparatur yang tangguh dan mampu menjadi agen perubahan dalam membangun budaya sadar bencana,” kata Medi.
Pelatihan diikuti 40 peserta, terdiri atas 30 ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari 22 perangkat daerah, serta 10 peserta dari BBPKA-PDN Wilayah I Bukittinggi. Kegiatan berlangsung selama 10 hari, meliputi lima hari pembelajaran mandiri secara daring dan lima hari pembelajaran klasikal di BPSDM Sumbar.
Peserta memperoleh materi dari narasumber Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD Sumbar, Forum Pengurangan Risiko Bencana, ORARI Daerah Sumbar, Paksi Sumbar, widyaiswara, serta praktisi kebencanaan. Pelatihan ditutup dengan simulasi terpadu melalui TTX, PPX, dan CPX untuk menguji kemampuan koordinasi dan pengambilan keputusan dalam menghadapi kondisi darurat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri secara virtual Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana BNPB dr. Kheriwan, M.M., Kepala BBPKA-PDN Wilayah I Bukittinggi, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat, para narasumber, serta seluruh peserta Pelatihan Dasar Manajemen Bencana Tahun 2026.(Ris1)
Komentar