Di era media sosial, bentuknya kembali berubah. Kehadiran di Istana tidak hanya menjadi pengalaman kenegaraan, tetapi juga pengalaman sosial yang dapat dipamerkan di ruang digital. Perebutan tiket, dugaan calo, unggahan media sosial, hingga kritik terhadap pemerintah kini menjadi bagian dari narasi perayaan kemerdekaan.
Jakarta,Targetonlinenews.com — Upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026), kembali menjadi magnet bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pejabat negara, perwakilan negara sahabat, dan masyarakat umum dijadwalkan hadir dalam peringatan detik-detik Proklamasi.
Namun, di balik kemeriahan itu muncul fenomena baru: perebutan akses menghadiri langsung upacara di Istana.
Lebih dari 336.000 orang mendaftar untuk memperebutkan sekitar 8.900 tiket undangan. Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan HUT ke-80 RI pada 2025, ketika sekitar 142.000 orang memperebutkan 8.000 tiket.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut tingginya jumlah pendaftar sebagai bukti besarnya antusiasme masyarakat mengikuti peringatan detik-detik Proklamasi.
“Ini membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik Proklamasi sangat tinggi,” kata Prasetyo.
Dugaan jual beli tiket
Antusiasme tersebut diikuti munculnya dugaan praktik percaloan. Di media sosial, termasuk Threads, beredar unggahan yang menawarkan jasa pencarian hingga penjualan tiket HUT RI dengan harga sekitar Rp80.000-Rp250.000.
Pemerintah mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan. Undangan Upacara HUT RI tidak dapat dipindahtangankan sehingga tawaran jual beli tiket patut diwaspadai.
Fenomena ini memunculkan paradoks. Di satu sisi, tingginya pendaftar menunjukkan upacara kemerdekaan masih memiliki daya tarik besar. Di sisi lain, akses ke seremoni kenegaraan seolah berubah menjadi sesuatu yang diperebutkan, bahkan memiliki nilai ekonomi.
“War ticket” dan makna nasionalisme
Sejarawan Universitas Nasional Andi Achdian menilai tingginya antusiasme memperoleh undangan ke Istana tidak otomatis menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurut dia, menghadiri upacara 17 Agustus merupakan ritual kebangsaan yang memiliki makna tersendiri.
“Setiap orang pasti senang menjadi bagian ritual upacara 17 Agustus. Itu momen kegembiraan penting bagi seluruh rakyat Indonesia dan penghormatan atas perjuangan kemerdekaan. Tapi, bukan berarti mereka puas dengan pemerintah atau penguasa sekarang, yang semakin berjarak dengan rakyat,” ujar Andi.
Sejarawan BRIN Asvi Warman Adam juga mengingatkan agar jumlah pendaftar tidak langsung dimaknai sebagai indikator nasionalisme.
“Mensesneg dengan bangga menyampaikan ada ratusan ribu orang yang mendaftar secara online. Artinya masyarakat sangat sangat antusias. Padahal mungkin mereka ingin membawa pulang bingkisan Istana, cukup mahal biasanya,” kata Asvi.
Ia juga menyoroti istilah “war ticket” yang menggambarkan ketatnya persaingan mendapatkan undangan.
“Yang baru itu war ticket itu. Kehadiran di Istana itu diperlombakan. Selama ini perlombaan itu pada tingkat RT/RW, seperti lomba makan kerupuk, panjat pinang. Kini lomba masuk Istana,” ujarnya.
Dari istana kolonial menjadi simbol republik
Fenomena tersebut menarik jika dilihat dari sejarah Istana Merdeka.
Bangunan yang kini menjadi salah satu simbol utama kekuasaan Republik Indonesia itu dibangun pada masa Hindia Belanda dan dikenal sebagai Paleis te Koningsplein atau Istana Koningsplein. Setelah Indonesia merdeka, bangunan tersebut berubah fungsi menjadi salah satu pusat pemerintahan Republik Indonesia.
Perubahan itu memiliki makna simbolis: ruang yang sebelumnya menjadi bagian dari pusat kekuasaan kolonial diambil alih dan diberi makna baru sebagai ruang negara Indonesia.
Namun, warisan sosial dan tata ruang kolonial tidak serta-merta hilang. Pada masa Hindia Belanda, akses terhadap pusat kekuasaan dan fasilitas pemerintahan dipengaruhi struktur sosial-politik kolonial yang membedakan kelompok masyarakat.
Kondisi tersebut tentu tidak dapat disamakan begitu saja dengan mekanisme undangan Upacara HUT RI saat ini. Seleksi peserta sekarang lebih berkaitan dengan kapasitas tempat dan mekanisme penyelenggaraan, bukan segregasi rasial kolonial.
Meski demikian, fenomena “war ticket” dapat memunculkan pertanyaan mengenai jarak antara simbol kemerdekaan yang bersifat universal dan akses fisik ke ruang seremoni negara yang terbatas.
Nasionalisme bukan kepuasan terhadap pemerintah
Di tengah ratusan ribu warga yang berebut tiket, terdapat pula masyarakat yang memilih tidak berpartisipasi sebagai bentuk kritik terhadap kondisi politik, ekonomi, dan hukum pemerintahan Prabowo.
Sikap tersebut tidak otomatis berarti mereka menolak Indonesia atau kehilangan nasionalisme.
Dalam negara demokrasi, kecintaan terhadap bangsa dapat berjalan beriringan dengan kritik terhadap pemerintah. Nasionalisme tidak semestinya diukur dari kesediaan seseorang menghadiri upacara di Istana. Sebaliknya, ketidakhadiran dalam seremoni tidak otomatis menunjukkan sikap anti-Indonesia.
Selama 81 tahun, peringatan kemerdekaan memang terus mengalami perubahan. Dari simbol eksistensi republik yang baru merdeka, upacara 17 Agustus berkembang menjadi ritual kenegaraan sekaligus kebangsaan.
Di era media sosial, bentuknya kembali berubah. Kehadiran di Istana tidak hanya menjadi pengalaman kenegaraan, tetapi juga pengalaman sosial yang dapat dipamerkan di ruang digital. Perebutan tiket, dugaan calo, unggahan media sosial, hingga kritik terhadap pemerintah kini menjadi bagian dari narasi perayaan kemerdekaan.
Pada akhirnya, makna kemerdekaan jauh lebih besar daripada siapa yang berhasil masuk ke Istana.
Kemerdekaan semestinya diwujudkan melalui kesempatan yang setara, ruang partisipasi yang terbuka, serta hubungan negara dan rakyat yang tidak berjarak. Upacara di Istana penting sebagai ritual kenegaraan, tetapi nilai kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni. (Red)
Komentar