Lebih tragis lagi, kebijakan ini berpotensi menciptakan distorsi moral hazard dalam birokrasi, di mana loyalitas pegawai diukur dari kepatuhan terhadap kegiatan non-esensial, bukan kinerja utama. Ini berisiko menurunkan efisiensi dan profesionalisme aparatur
Okeh : Riswan Idris
— Ketika liburan berubah menjadi kewajiban dan rekreasi menjadi instruksi, muncul satu pertanyaan mendasar: apakah kebijakan ini benar-benar menggerakkan ekonomi daerah, atau justru menggerus keuangan pegawai secara diam-diam?
Kebijakan sejumlah kepala daerah yang mengeluarkan surat edaran agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta jajarannya mengunjungi objek wisata lokal memunculkan perdebatan serius. Di satu sisi, langkah ini diposisikan sebagai strategi cepat untuk mendongkrak sektor pariwisata daerah. Namun di sisi lain, terdapat problem struktural yang tidak bisa diabaikan—terutama terkait implikasinya terhadap kondisi finansial aparatur sipil negara (ASN).
Secara konseptual, kebijakan ini dapat dibaca sebagai bentuk intervensi permintaan (demand-side policy). Pemerintah daerah berupaya menciptakan traffic kunjungan secara instan ke destinasi wisata yang mungkin sedang lesu. Dalam jangka pendek, pendekatan ini bisa menghasilkan efek langsung: peningkatan jumlah pengunjung, perputaran uang di sektor UMKM, hingga naiknya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata.
Namun problemnya muncul pada aspek implementasi. Ketika “imbauan” berubah menjadi “kewajiban terselubung”, terjadi pergeseran beban dari negara ke individu ASN. Dalam banyak kasus, biaya kunjungan—transportasi, konsumsi, tiket masuk—tidak sepenuhnya ditanggung oleh negara, melainkan dibebankan secara personal kepada pegawai.
Di sinilah letak kritik utamanya: kebijakan publik yang seharusnya mendorong ekonomi justru berpotensi menciptakan tekanan finansial mikro.
Dampak Positif terhadap Keuangan Pegawai: Dalam spektrum tertentu, kebijakan ini memang dapat memberikan efek positif, meski terbatas. Bagi ASN yang terlibat langsung dalam sektor pariwisata atau memiliki usaha sampingan di sekitar destinasi wisata, peningkatan kunjungan bisa berdampak pada tambahan pemasukan. Selain itu, jika kunjungan dikemas sebagai kegiatan resmi dengan dukungan anggaran (misalnya melalui perjalanan dinas), pegawai tidak mengalami beban finansial pribadi.
Lebih jauh, ada juga aspek non-finansial yang berpotensi berdampak jangka panjang, seperti meningkatnya sense of belonging terhadap potensi daerah, yang secara tidak langsung dapat mendorong inovasi pelayanan publik berbasis pariwisata.
Dampak Negatif terhadap Keuangan Pegawai: Namun secara umum, risiko negatifnya jauh lebih dominan, terutama jika kebijakan ini dijalankan tanpa skema pembiayaan yang jelas. ASN berpotensi mengalami pengeluaran tambahan yang tidak direncanakan, yang dalam ekonomi rumah tangga masuk kategori “forced consumption”.
Dalam konteks daya beli, hal ini dapat mengurangi alokasi anggaran untuk kebutuhan primer, terutama bagi pegawai golongan menengah ke bawah. Jika frekuensi kunjungan cukup sering, efek kumulatifnya bisa signifikan—mulai dari berkurangnya tabungan hingga meningkatnya ketergantungan pada utang konsumtif.
Lebih tragis lagi, kebijakan ini berpotensi menciptakan distorsi moral hazard dalam birokrasi, di mana loyalitas pegawai diukur dari kepatuhan terhadap kegiatan non-esensial, bukan kinerja utama. Ini berisiko menurunkan efisiensi dan profesionalisme aparatur.
Perspektif Kebijakan Publik: Dari sudut pandang tata kelola, kebijakan ini menunjukkan kecenderungan shortcut policy—solusi cepat tanpa fondasi struktural yang kuat. Alih-alih memperbaiki ekosistem pariwisata (aksesibilitas, promosi, kualitas destinasi), pemerintah justru “memobilisasi” internal birokrasi sebagai pasar buatan.
Padahal, keberlanjutan sektor pariwisata sangat bergantung pada daya tarik riil bagi wisatawan eksternal, bukan konsumsi internal ASN yang sifatnya sementara dan tidak organik.
Instruksi wajib mengunjungi objek wisata lokal memang memiliki niat yang dapat dipahami, yakni menggerakkan ekonomi daerah secara cepat. Namun tanpa desain kebijakan yang matang, langkah ini berisiko menjadi beban terselubung bagi ASN sekaligus menciptakan ilusi pertumbuhan di sektor pariwisata.
Kebijakan yang efektif seharusnya tidak memindahkan beban ke individu, melainkan memperkuat sistem. Sebab pada akhirnya, pariwisata yang sehat bukan dibangun dari kewajiban, tetapi dari daya tarik yang autentik dan berkelanjutan. (***)
Penulis adalah Jurnalis, Pemerhati Sosial dan Kebijakan Publik
