Padang, TargetOnlineNews.com — Komitmen Pemerintah Kota Padang Panjang dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel kembali mendapat pengakuan. Kota berjuluk Serambi Mekah ini berhasil menembus 10 besar nominasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang digelar oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat.
Sebagai tindak lanjut dari tahapan penilaian, Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, memaparkan presentasi di hadapan tim panelis KI Sumbar di ruang sidang Komisi Informasi, Kota Padang, Selasa (7/10). Ia hadir bersama Plt Kepala Dinas Kominfo, Fhandy Ramadhona, dan Pranata Humas Ahli Muda, Harry Sulistio, mewakili jajaran PPID Utama Pemerintah Kota Padang Panjang.
Presentasi ini merupakan tahap kedua setelah pengisian kuesioner, untuk menentukan badan publik yang berhak melaju ke tahap visitasi dan penilaian akhir sebagai Kota Informatif.
Padang Panjang Usung Konsep “Kota Informatif dan Inovatif”
Dalam paparannya, Wawako Allex menegaskan bahwa Padang Panjang berkomitmen menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan modern.
“Pemerintahan di Padang Panjang diselenggarakan berdasarkan prinsip profesional, transparan, akuntabel, inovatif, responsif, dan melayani. Prinsip good governance ini menjadi pondasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima,” ujar Allex di hadapan panelis.
Ia menambahkan, Pemko Padang Panjang terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk melalui pembentukan Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) dan kemitraan strategis dengan media massa untuk memperluas akses informasi bagi masyarakat.
Ragam Inovasi Digital untuk Transparansi Publik
Dalam sesi pemaparan, PPID Utama Kota Padang Panjang menampilkan berbagai inovasi digital dan layanan publik yang telah dikembangkan untuk mendukung keterbukaan informasi, di antaranya:
1. Ruang Konsultasi Layanan Informasi
2. Command Center 112
3. Padang Panjang Barcode
4. Lapor Warga
5. PSC 119 (Public Safety Center)
6. SP4N Lapor
7. Aplikasi PPID dan Aplikasi Udajang
8. Website dan Media Sosial PPID Padang Panjang
9. Kanal YouTube Diskominfo
10. Videotron Informasi Publik
11. Mobil Informasi Keliling
Selain itu, Pemko juga telah menata pengelolaan dokumen publik dengan sistem Daftar Informasi Publik (DIP) yang tersimpan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan terintegrasi secara digital dengan server PPID yang dikelola Dinas Kominfo.
Langkah ini memastikan masyarakat dapat mengakses informasi dengan cepat, mudah, dan akurat, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Presentasi Padang Panjang dinilai langsung oleh Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, bersama anggota Idham Fadhli dan Mona Sisca, serta tokoh keterbukaan informasi Sumbar H.M. Nurnas, yang juga mantan anggota DPRD Sumbar tiga periode.
Selain Padang Panjang, beberapa nominator lain yang tampil pada sesi yang sama yakni PPID Utama Kota Solok, Nagari Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, dan Nagari Air Haji Barat Kabupaten Pesisir Selatan.
Dalam kategori badan publik pemerintah kabupaten/kota, Padang Panjang bersaing dengan sembilan daerah lain di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Agam, Dharmasraya, Limapuluh Kota, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Tanah Datar, serta Kota Bukittinggi, Padang, dan Solok.
Dorong Budaya Keterbukaan sebagai Identitas Pemerintahan
Menurut Wawako Allex, capaian Padang Panjang dalam nominasi 10 besar Monev KI Sumbar ini menjadi bukti bahwa transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi budaya kerja yang mengakar dalam pemerintahan daerah.
“Kita ingin keterbukaan informasi menjadi budaya, bukan sekadar lomba. Karena transparansi adalah pintu pertama menuju kepercayaan publik,” tegasnya.
Ia berharap, Padang Panjang tidak hanya menjadi kota informatif di atas kertas, tetapi juga menjadi rujukan nasional dalam hal implementasi keterbukaan informasi publik berbasis inovasi dan teknologi.(Max/Ris1)
Komentar