Mengawali taklimatnya, Prabowo mengingatkan bahwa arah pembangunan nasional berlandaskan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak serta kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar
Jakarta, Targetonlinenews.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026), dengan menekankan percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah serta penguatan fondasi pembangunan nasional. Dalam arahannya kepada jajaran Kabinet Merah Putih, Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban menjawab mandat rakyat melalui kebijakan yang menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Mengawali taklimatnya, Prabowo mengingatkan bahwa arah pembangunan nasional berlandaskan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak serta kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
Menurut Presiden, selama 20 bulan terakhir pemerintah telah mendorong penyelesaian berbagai persoalan strategis yang selama bertahun-tahun belum terselesaikan. Fokus utama diarahkan pada penutupan kebocoran kekayaan negara, penguatan ekonomi nasional, reformasi birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan kesejahteraan.
“Pemerintah mengemban mandat rakyat untuk menghadirkan solusi nyata atas berbagai persoalan bangsa,” tegas Presiden Prabowo di hadapan para menteri dan pimpinan lembaga.
Ketahanan Pangan dan Energi Jadi Prioritas
Dalam pemaparannya, Presiden menyebut sektor pangan dan energi sebagai fondasi utama kemandirian bangsa.
Pemerintah mengklaim telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan. Selain itu, cadangan beras nasional disebut berada pada level tertinggi, bersamaan dengan capaian Nilai Tukar Petani (NTP) yang diklaim menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.
Di sektor energi, pemerintah menyampaikan bahwa program B50 telah mendorong tercapainya swasembada bahan bakar solar melalui pemanfaatan biodiesel berbasis minyak sawit domestik.
Presiden juga menyoroti dimulainya pembangunan Proyek Gas Abadi Blok Masela, proyek strategis yang telah lama tertunda, serta penyelesaian Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi nasional.
Restrukturisasi BUMN dan Penyelamatan Aset Negara
Pada aspek tata kelola negara, Prabowo memaparkan sejumlah langkah reformasi yang disebut berhasil meningkatkan efisiensi pengelolaan aset nasional.
Salah satunya adalah pembentukan Dana Kedaulatan Danantara sebagai instrumen pengelolaan aset strategis negara. Pemerintah juga menyebut telah mendirikan Bank Emas Indonesia, yang menurut paparan Presiden kini mengelola 153 ton emas.
Di sektor BUMN, pemerintah mengungkapkan telah melakukan restrukturisasi besar-besaran dengan menutup 250 badan usaha milik negara yang dinilai tidak lagi produktif. Kebijakan tersebut diklaim mampu menghemat anggaran negara hingga Rp50 triliun.
Selain itu, penerapan Sistem Ekspor Satu Pintu disebut menjadi langkah penting untuk mengurangi kebocoran devisa dan memperkuat tata kelola perdagangan luar negeri.
Fokus pada UMKM dan Ekonomi Desa
Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Dalam sidang tersebut disampaikan bahwa persoalan kredit macet pelaku UMKM telah ditangani melalui berbagai kebijakan restrukturisasi dan penyelesaian pembiayaan.
Di sisi lain, pemerintah melaporkan bahwa lebih dari 1.000 Koperasi Desa Merah Putih telah beroperasi sebagai upaya memperpendek rantai distribusi, meningkatkan daya saing produk desa, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
Program pembangunan 1.000 jembatan desa dan 100 Kampung Nelayan Merah Putih juga menjadi bagian dari strategi pemerataan pembangunan hingga wilayah terpencil.
Presiden turut menyinggung kebijakan kenaikan gaji hakim, yang merupakan penyesuaian pertama setelah sekitar 12 tahun, sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas dan profesionalisme lembaga peradilan.
Pendidikan dan Lingkungan Masuk Agenda Strategis
Di bidang pendidikan, pemerintah melaporkan telah membuka empat Sekolah Unggul Garuda sebagai model pengembangan pendidikan berkualitas untuk mencetak sumber daya manusia unggul.
Sementara pada sektor lingkungan hidup, pemerintah mulai menerapkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai instrumen pengelolaan perdagangan karbon dan penguatan komitmen Indonesia terhadap pembangunan rendah emisi.
Capaian Perlu Terus Diukur Secara Terbuka
Sidang Kabinet Paripurna kali ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk memaparkan arah kebijakan sekaligus capaian yang diklaim telah diraih selama hampir dua tahun masa kerja Kabinet Merah Putih.
Sejumlah indikator yang dipaparkan Presiden menunjukkan fokus pemerintah pada penguatan pangan, energi, reformasi tata kelola, pembangunan desa, serta ekonomi kerakyatan. Namun demikian, efektivitas berbagai program tersebut tetap memerlukan evaluasi berkelanjutan melalui indikator yang terukur, transparansi pelaksanaan, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
Dengan penekanan pada percepatan implementasi program prioritas, Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih menjaga soliditas dan meningkatkan kinerja agar setiap kebijakan benar-benar mampu menjawab kebutuhan rakyat serta memperkuat fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan. (Ris1)
Komentar