Demo Ricuh di Kaltim Soroti Kebijakan Anggaran, Gubernur Janji Evaluasi Kinerja. Sorotan publik terhadap Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menguat dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini berkaitan dengan polemik anggaran pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar di tengah kondisi infrastruktur jalan yang masih banyak mengalami kerusakan. Isu tersebut bahkan sempat menarik perhatian Presiden Prabowo.
Jakarta,Targetonlinenews.com — Gelombang protes masyarakat Kalimantan Timur memuncak dalam aksi demonstrasi yang berakhir ricuh di depan Kantor Gubernur pada Selasa malam (21/4/2026). Aksi tersebut dipicu kekecewaan publik terhadap sejumlah kebijakan anggaran pemerintah provinsi yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Ribuan massa yang terdiri dari mahasiswa dan elemen masyarakat sipil memadati kawasan kantor gubernur sejak siang hari. Mereka membawa poster dan spanduk berisi kritik tajam, termasuk slogan yang menjadi sorotan: “Yang menyakiti kita bukan kawat duri, tapi kebijakan yang tidak adil.” Kawat berduri yang dipasang mengelilingi kantor gubernur menjadi simbol pembatas antara pemerintah dan aspirasi rakyat dalam aksi tersebut.
Dalam demonstrasi itu, massa menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meminta DPRD memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Aksi yang awalnya berlangsung tertib berubah menjadi ricuh pada malam hari. Ketegangan meningkat seiring memanasnya situasi di lapangan, meski belum ada rincian resmi terkait jumlah korban atau kerusakan akibat insiden tersebut.
Sorotan publik terhadap Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menguat dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini berkaitan dengan polemik anggaran pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar di tengah kondisi infrastruktur jalan yang masih banyak mengalami kerusakan. Isu tersebut bahkan sempat menarik perhatian Presiden Prabowo.
Selain itu, anggaran renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur yang mencapai Rp25 miliar turut menuai kritik. Pemerintah provinsi telah memberikan klarifikasi bahwa angka tersebut merupakan akumulasi dari beberapa komponen pekerjaan, namun penjelasan itu belum sepenuhnya meredakan keresahan publik.
Menanggapi aksi tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahannya. Namun, pernyataan itu dinilai belum cukup oleh sebagian demonstran yang menuntut langkah konkret, bukan sekadar janji.
Seorang peserta aksi menegaskan bahwa persoalan utama bukan hanya pada besaran anggaran, melainkan pada sensitivitas kebijakan terhadap kondisi masyarakat.
“Kami tidak hanya butuh janji evaluasi, tapi perubahan nyata,” ujarnya.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa demonstrasi ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap apa yang disebut sebagai “politik anggaran yang tidak empati”. Jika tidak ditangani dengan baik, potensi gelombang protes serupa dinilai dapat meluas ke daerah lain.
Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara perencanaan anggaran dan kebutuhan riil masyarakat, sekaligus memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.(Ris1)
Komentar