Sikap tersebut disampaikan Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Hingga hari itu, Fraksi Gerindra belum mengeluarkan instruksi yang mewajibkan maupun melarang anggotanya menyampaikan pendapat terkait persoalan ijazah Gibran
JAKARTA–Targetonlinenews.com: Partai Gerindra mengambil sikap yang cukup menarik di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Alih-alih memberikan instruksi untuk membela Gibran, partai pimpinan Presiden Prabowo Subianto itu justru memberikan kebebasan kepada kadernya di DPR RI untuk menentukan sikap masing-masing.
Sikap tersebut disampaikan Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Hingga hari itu, Fraksi Gerindra belum mengeluarkan instruksi yang mewajibkan maupun melarang anggotanya menyampaikan pendapat terkait persoalan ijazah Gibran.
“Sejauh ini dari Fraksi Gerindra belum ada perintah untuk melaksanakan dan juga belum ada perintah untuk melarang terhadap setiap anggota,” kata Kamrussamad. Pernyataan senada juga diberitakan sejumlah media, yang menyebut Gerindra memberi kebebasan penuh kepada kadernya di parlemen untuk menyampaikan pandangan terkait persoalan ijazah Wapres Gibran.
Menurut Kamrussamad, setiap anggota DPR, termasuk dari Fraksi Gerindra, memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Gerindra juga menyatakan menghormati aspirasi yang berkembang di lintas fraksi, termasuk usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat maupun Hak Angket untuk menindaklanjuti polemik tersebut. Dalam pemberitaan lain, Kamrussamad disebut menegaskan bahwa Gerindra akan menghormati setiap aspirasi terkait kemungkinan penggunaan hak angket atau hak menyatakan pendapat di DPR.
Kamrussamad menilai persoalan ijazah Gibran perlu segera diselesaikan agar tidak terus berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat dan mengganggu stabilitas politik. Gerindra sendiri dijadwalkan membahas perkembangan persoalan tersebut melalui rapat internal fraksi.
Rapat internal itu digelar di DPR, Jakarta, Selasa (10/11/2026), menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah. Dalam rapat tersebut, Gerindra disebut akan membahas perkembangan persoalan dan tetap terbuka terhadap aspirasi masyarakat.
Polemik ini semakin menguat setelah MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran. Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah.
Objek perkara tersebut adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019. MA menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum, serta mengabulkan kasasi yang diajukan advokat H.M. Subhan Palal.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026 juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan setingkat SMA. MK menyebut dokumen yang dilampirkan hanya berupa certificate of attendance dan transkrip nilai, bukan bukti kelulusan.
Situasi tersebut kemudian memunculkan desakan agar DPR menggunakan hak konstitusionalnya untuk menindaklanjuti persoalan Wakil Presiden tersebut. Sejumlah pemberitaan menyebut hak menyatakan pendapat bisa diusulkan minimal 25 anggota DPR, sementara wacana pemakzulan juga menguat di lintas fraksi.
Sikap Gerindra yang membebaskan kadernya dinilai penting karena posisi partai tersebut sebagai partai utama pendukung pemerintahan Prabowo- Gibran. Tanpa restu Gerindra, langkah politik di DPR terhadap Gibran diyakini sulit berjalan.
Di sisi lain, Gerindra juga menegaskan komitmennya untuk tetap mengawal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan Kamrussamad dalam wawancara pada 30 Oktober 2026.
Dengan demikian, sikap Gerindra saat ini dapat dibaca sebagai upaya menjaga dua hal sekaligus: memberi ruang bagi mekanisme konstitusional di DPR berjalan, sekaligus tidak mengambil posisi frontal terhadap Wakil Presiden yang merupakan bagian dari pemerintahan yang didukungnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi Fraksi Gerindra mengenai dukungan atau penolakan terhadap penggunaan Hak Menyatakan Pendapat maupun Hak Angket. Keputusan tersebut menunggu hasil rapat internal fraksi. (*)
Naskah : Tim Redaksi
Editor : Riswan
Komentar