Oleh: — Riswan Idris.
– Satu tahun pertama pemerintahan RJ di Kota Sawahlunto semestinya menjadi periode konsolidasi arah pembangunan: merapikan fondasi fiskal, mengeksekusi program prioritas, dan membuktikan konsistensi antara janji kampanye dan kebijakan anggaran. Namun, pembacaan atas dinamika kebijakan hingga tahun pertama menunjukkan tiga gejala yang menonjol: target fiskal yang terlalu optimistis, implementasi program prioritas yang tersendat, dan komunikasi publik yang belum memadai untuk menjembatani keduanya.
Tulisan ini tidak bertumpu pada klaim angka yang belum dipublikasikan secara komprehensif, melainkan pada indikator tata kelola fiskal dan implementasi kebijakan yang dapat dinilai publik melalui dokumen resmi dan perkembangan lapangan.
Ambisi APBD Rp1 Triliun: Target Tanpa Peta Jalan
Target APBD Rp1 triliun sejak awal diposisikan sebagai simbol akselerasi pembangunan Sawahlunto. Dalam praktik tata kelola keuangan daerah, lompatan fiskal sebesar itu mensyaratkan tiga prasyarat teknis:
– Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terukur, melalui perluasan basis pajak dan retribusi serta reformasi layanan perizinan.
– Optimalisasi transfer pemerintah pusat, yang bergantung pada formula nasional dan kinerja indikator daerah.
– Kapasitas belanja yang kredibel, termasuk perencanaan proyek dan penyerapan anggaran yang konsisten.
Ketika salah satu prasyarat tidak terpenuhi, target fiskal cenderung menjadi deklaratif, bukan operasional. Indikasi yang terbaca dari dinamika satu tahun terakhir menunjukkan bahwa kapasitas fiskal riil belum menopang target tersebut, bahkan memunculkan persepsi penurunan ruang fiskal dibanding beberapa tahun sebelumnya. Dalam ekonomi daerah dengan basis PAD terbatas, menaikkan target tanpa strategi peningkatan penerimaan berisiko menimbulkan ketegangan antara rencana dan realisasi.
Janji Kampanye: Program Populer, Implementasi Minimal
Sejumlah janji kampanye RJ memiliki resonansi sosial tinggi karena menyasar langsung aparatur dan komunitas keagamaan. Namun hingga satu tahun berjalan, indikator implementasinya belum tampak sebagai kebijakan yang sistematis dan berkelanjutan.
– 1 Laptop 1 ASN
Transformasi digital birokrasi membutuhkan lebih dari sekadar pengadaan perangkat: standar spesifikasi, sistem keamanan data, pelatihan, dan integrasi aplikasi layanan. Tanpa kerangka implementasi komprehensif, program mudah tereduksi menjadi wacana pengadaan yang tertunda. Jika belum terealisasi luas, maka persoalannya bukan hanya distribusi perangkat, tetapi ketiadaan desain transformasi digital yang utuh.
– Perluasan Beasiswa
Kebijakan beasiswa yang kredibel menuntut kriteria seleksi transparan, skema pembiayaan berkelanjutan, serta keterkaitan dengan kebutuhan SDM daerah. Ketiadaan ekspansi yang signifikan menandakan adanya keterbatasan ruang anggaran atau prioritas kebijakan yang belum berpihak pada investasi jangka panjang di sektor pendidikan.
– Peningkatan Honor Garin, Guru Mengaji TPA, dan Rumah Tahfiz
Program ini menyentuh lapisan sosial paling dekat dengan masyarakat. Ketika peningkatan honor belum dirasakan luas, pesan kebijakan yang terbaca publik adalah ketidaksinkronan antara komitmen simbolik dan alokasi riil. Dalam politik lokal, program semacam ini bukan sekadar bantuan, melainkan indikator penghargaan negara terhadap kerja sosial-keagamaan.
Di Mana Letak Masalahnya?
Tiga simpul persoalan tampak dominan
– Pertama, kualitas perencanaan.
Program prioritas membutuhkan dokumen perencanaan yang realistis dari hulu ke hilir—RKPD, KUA-PPAS, hingga APBD—dengan indikator hasil (outcome) yang bisa diuji. Ketika target besar tidak diikuti peta jalan implementasi, kebijakan mudah kehilangan arah.
– Kedua, prioritas belanja.
Ruang fiskal daerah selalu terbatas. Tanpa disiplin prioritas, belanja publik terfragmentasi ke banyak pos dengan dampak kecil. Program unggulan yang seharusnya menjadi wajah pemerintahan justru tertunda oleh belanja rutin yang tidak direformasi.
– Ketiga, komunikasi publik.
Pemerintah daerah berhak menunda program bila kondisi fiskal tidak mendukung. Namun legitimasi penundaan hanya terjaga bila disertai penjelasan terbuka, jadwal baru yang realistis, dan indikator kemajuan yang dapat dipantau.
Implikasi: Erosi Kepercayaan dan Biaya Politik
Kesenjangan antara janji dan realisasi berdampak langsung pada kepercayaan publik. Dalam konteks pemerintahan daerah, kepercayaan adalah modal kebijakan: menentukan tingkat partisipasi warga, dukungan sosial, hingga stabilitas implementasi program. Erosi kepercayaan tidak selalu muncul dalam angka, tetapi terasa dalam skeptisisme publik terhadap setiap pengumuman kebijakan baru.
Jalan Koreksi yang Realistis
Masih ada ruang koreksi pada tahun-tahun berikutnya. Beberapa langkah strategis yang berbasis praktik baik tata kelola daerah dapat dipertimbangkan:
– Audit Kebijakan Prioritas
Evaluasi status setiap janji kampanye: apa yang sudah dilakukan, hambatan utama, kebutuhan anggaran riil, dan jadwal implementasi yang diperbarui.
– Strategi PAD yang Fokus
Alihkan energi pada sektor dengan potensi peningkatan penerimaan paling cepat—pariwisata, jasa, dan UMKM—disertai digitalisasi pemungutan dan reformasi perizinan.
– Belanja Berbasis Dampak
Ukur keberhasilan bukan dari besaran serapan anggaran, melainkan dari perubahan yang dirasakan masyarakat. Setiap program harus memiliki indikator dampak yang dapat diverifikasi.
– Kemitraan Pembiayaan Sosial
Program beasiswa dan pemberdayaan komunitas dapat dikembangkan melalui kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga sosial untuk memperluas jangkauan tanpa membebani fiskal secara berlebihan.
– Transparansi Berkala
Publikasikan laporan kinerja triwulanan yang mudah diakses publik—status program, progres fiskal, dan rencana tindak lanjut.
Satu tahun pemerintahan RJ di Sawahlunto memperlihatkan kontras antara ambisi dan kapasitas implementasi. Target fiskal besar belum disokong peta jalan yang kuat, sementara program sosial prioritas belum menjelma menjadi kebijakan yang dirasakan luas. Namun fase awal juga adalah ruang koreksi.
Pemerintahan yang mampu mengakui batas, menata ulang prioritas, dan membuka diri pada pengawasan publik memiliki peluang memulihkan kepercayaan.
Ukuran keberhasilan pada akhirnya sederhana: bukan seberapa tinggi janji diucapkan, melainkan seberapa konsisten manfaat dihadirkan.
Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto nomor urut 1, Riyanda Putra dan Jeffry Hibatullah, pada Pilkada 2024 mengusung visi “Era Baru Sawahlunto Maju” dengan fokus program pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan keagamaan.
Berikut adalah penjabaran terkait janji kampanye dan program unggulan yang disampaikan:
– Beasiswa Pendidikan Berkelanjutan: Paslon Riyanda-Jeffry berkomitmen menghadirkan program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa, baik yang berprestasi maupun dari keluarga kurang mampu, bahkan hingga ke luar negeri.
– Peningkatan Honorarium: Program unggulan mereka mencakup peningkatan honorarium bagi Garin Masjid, Guru Mengaji TPA/TPSA, dan pengelola Rumah Tahfiz di Kota Sawahlunto.
– Program “1 ASN 1 Laptop”: Bagian dari komitmen mereka dalam mewujudkan Smart Governance berbasis IT, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan etos kerja aparatur pemerintah daerah.
– Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Program lainnya mencakup penguatan unsur penunjang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berbasis data.
Pasangan ini menekankan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk optimalisasi sektor wisata dan ekonomi.
Pasangan Riyanda Putra dan Jeffry Hibatullah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto periode 2025-2030 pada 20 Februari 2025. Mereka berkomitmen untuk mengimplementasikan program prioritas, termasuk 100 hari kerja, segera setelah dilantik. (***)
Penulis adalah seorang Jurnalis KIP (JKIP) , Pemerhati Sosial dan Kebijakan Publik, tinggal di Sawahlunto
Komentar