Menurut Rini, keberhasilan pemimpin instansi pemerintah tidak semestinya hanya dinilai dari kelengkapan laporan administratif, jumlah rapat, maupun aktivitas birokrasi yang telah dilakukan. Ukuran utama justru terletak pada perubahan konkret yang dihasilkan bagi masyarakat.
JAKARTA—Targetonlinenews.com: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan paradigma reformasi birokrasi harus bergeser dari sekadar kepatuhan terhadap prosedur menuju dampak nyata yang terukur dan dirasakan masyarakat.
Menurut Rini, keberhasilan pemimpin instansi pemerintah tidak semestinya hanya dinilai dari kelengkapan laporan administratif, jumlah rapat, maupun aktivitas birokrasi yang telah dilakukan. Ukuran utama justru terletak pada perubahan konkret yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Reformasi birokrasi tidak lagi diukur dari seberapa lengkap laporan atau seberapa intens rapat yang digelar. Dari prosedur, kita harus melangkah ke dampak yang terukur,” kata Rini dalam Pelepasan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVI Tahun 2026 di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Rini mengatakan, proyek perubahan yang dikerjakan peserta PKN harus dapat menjawab persoalan fundamental yang dihadapi masyarakat. Ukurannya antara lain penurunan angka kemiskinan, kemudahan masyarakat mengurus perizinan, penurunan angka stunting, hingga semakin mudahnya akses terhadap pelayanan dasar.
“Inilah esensi dari reformasi birokrasi kita. Dari target presiden, harus menjadi dampak nyata yang dirasakan oleh rakyat,” tegasnya.
Rini menilai kompleksitas persoalan pembangunan membuat pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri-sendiri. Kemiskinan, ketahanan pangan, kualitas sumber daya manusia, kesehatan, hingga pelayanan publik memiliki keterkaitan lintas sektor.
Karena itu, menurut dia, birokrasi harus memperkuat harmoni, pembagian peran dan kemampuan untuk saling melengkapi. Pola kerja yang masih terjebak dalam silo dan ego sektoral justru berpotensi menghambat penyelesaian masalah.
“Kolaborasi lintas sektor bukan menjadi pilihan, tetapi menjadi syarat keberhasilan pembangunan yang merata,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Rini memandang pemimpin birokrasi bukan hanya sebagai pengambil keputusan, tetapi juga connector yang mampu mempertemukan kebutuhan masyarakat, kepentingan politik dan pertimbangan teknokratik.
Pemimpin, kata dia, harus mampu membangun kepercayaan, mendengar perspektif berbeda, menghilangkan sekat antarinstansi dan menggerakkan berbagai pihak menuju tujuan yang sama.
“Pemimpin juga harus mampu membangun kepercayaan, mendengar perspektif yang berbeda, menghapus sekat birokrasi, dan menggerakkan berbagai pihak untuk bekerja menuju tujuan yang sama,” katanya.
Rini juga meminta 35 peserta PKN Tingkat I Angkatan LXVI menjaga jejaring yang terbentuk selama pelatihan. Jejaring tersebut diharapkan tidak berhenti setelah pelatihan selesai, tetapi menjadi ruang pertukaran perspektif sekaligus pintu masuk kolaborasi lintas instansi.
PKN Tingkat I merupakan pelatihan kepemimpinan strategis bagi aparatur sipil negara hingga perwira yang menduduki atau akan menduduki jabatan pimpinan tinggi madya.
Menurut Rini, jejaring alumni PKN dapat dikembangkan menjadi collaborative hub untuk membantu memecahkan persoalan lintas sektor, terutama dalam memperbaiki dan memperluas jangkauan pelayanan publik.
“Jadilah pemimpin yang bukan hanya transformasional, namun juga autentik; yang bukan hanya fokus pada target kinerja, namun juga memanusiakan manusia yang menjadi tanggung jawab kepemimpinannya,” ujar Rini.
Kepala LAN Muhammad Taufiq menyatakan sependapat. Ia mengatakan Indonesia membutuhkan pemimpin strategis nasional yang mampu bekerja melampaui batas-batas instansi.
Menurut Taufiq, visi besar pembangunan harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang mampu menyatukan berbagai kepentingan sektoral, mengelola perbedaan kepentingan dan memastikan sumber daya negara bergerak menuju hasil yang sama.
“Kita tidak boleh merasa berhasil hanya karena telah bekerja keras. Kita baru layak menyebut keberhasilan apabila kerja tersebut memperbaiki kehidupan masyarakat,” kata Taufiq.
Pesan tersebut menempatkan dampak publik sebagai ukuran akhir reformasi birokrasi. Dengan paradigma itu, aktivitas administratif pemerintah tidak lagi menjadi tujuan, melainkan instrumen untuk menghasilkan perubahan yang dapat dibuktikan melalui indikator dan dirasakan langsung oleh masyarakat. (Ris1)
Komentar