Penolakan datang dari orang tua, guru, hingga komunitas sekolah. Bentuknya beragam, mulai dari menyampaikan keberatan secara terbuka maupun anonim, melakukan pemungutan suara, hingga mengajak siswa membawa bekal dari rumah
JAKARTA—Targetonlinenews.com: Gelombang penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan semakin menguat di sejumlah daerah menyusul rentetan kasus keracunan makanan yang dikaitkan dengan program tersebut.
Penolakan datang dari orang tua, guru, hingga komunitas sekolah. Bentuknya beragam, mulai dari menyampaikan keberatan secara terbuka maupun anonim, melakukan pemungutan suara, hingga mengajak siswa membawa bekal dari rumah.
Dilansir dari BBC News Indonesia, sejumlah foto dan video yang beredar di media sosial memperlihatkan sekolah dan warga sekolah yang mempertanyakan kualitas serta kelayakan makanan MBG yang diterima.
Di sejumlah daerah, penolakan muncul setelah terjadi kasus keracunan massal. Kekhawatiran terhadap keselamatan anak mendorong sebagian orang tua memilih membawa bekal sendiri sebagai alternatif.,
Guru Ikut Menyuarakan Kekhawatiran
Sejumlah guru juga dilaporkan menyampaikan keresahan terhadap pelaksanaan MBG. Di beberapa sekolah, pemungutan suara dilakukan untuk menentukan apakah distribusi makanan akan dihentikan atau dilanjutkan.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sebagaimana dikutip BBC News Indonesia, mengaku menerima laporan dari sekitar 100 guru yang menyoroti dampak pelaksanaan MBG terhadap kegiatan belajar mengajar.
JPPI juga menilai guru belum memiliki ruang pengaduan yang aman dan sebagian khawatir menghadapi tekanan ketika menyampaikan persoalan di lapangan. Selain itu, makanan yang tidak dikonsumsi dan berakhir sebagai limbah turut menjadi sorotan.
Keamanan Pangan dan Akuntabilitas
Rentetan kasus dugaan keracunan menjadi faktor utama meningkatnya penolakan terhadap program tersebut. JPPI menyoroti besarnya jumlah korban dan mempertanyakan pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang diduga lalai.
Persoalan MBG kini tidak lagi sebatas distribusi makanan gratis, tetapi menyangkut keamanan pangan, perlindungan kesehatan anak, akuntabilitas penyelenggara, dan dampaknya terhadap proses pendidikan.
Program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini memiliki tujuan meningkatkan pemenuhan gizi peserta didik. Namun, pelaksanaannya membutuhkan pengawasan ketat dan standar keamanan pangan yang tidak dapat ditawar.
Munculnya gerakan membawa bekal dan penolakan di sejumlah sekolah menjadi sinyal perlunya evaluasi serius. Keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin setiap makanan yang diterima anak aman, layak, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, tujuan meningkatkan gizi tidak boleh dibayar dengan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan peserta didik. (Ris1)
Komentar