Ini soal nyawa anak. SOP sekecil label waktu konsumsi saja diabaikan, bagaimana kita bisa menjamin higienitasnya?” ujar Esti di sela sidak.
Sleman-Targetonlinenews.com: Program andalan pemerintah untuk anak sekolah, Makan Bergizi Gratis (MBG), mendadak berbalik menjadi petaka di Kabupaten Sleman. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wonokerto, Kapanewon Turi, resmi dibekukan operasionalnya setelah ratusan siswa mengalami gejala keracunan massal usai menyantap menu dari dapur tersebut.
Pembekuan ini dilakukan setelah temuan lapangan mengindikasikan adanya pelanggaran serius terhadap standar operasional prosedur keamanan pangan.
Menanggapi insiden yang menyita perhatian publik itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, bersama Ketua Komisi C DPRD Sleman, Bambang Sigit Sulaksono, menggelar inspeksi mendadak ke lokasi dapur SPPG Wonokerto pada Sabtu, 12 September 2026.
Sidak tersebut mengungkap sejumlah borok dalam tata kelola dapur MBG.
Empat Catatan Kritis di Balik Dapur MBG
1. Abaikan Label Kedaluwarsa
Temuan paling krusial adalah absennya pelabelan batas waktu konsumsi makanan. Padahal, pelabelan tersebut merupakan standar wajib yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencegah konsumsi makanan yang sudah tidak layak. Tanpa label, sekolah dan siswa tidak memiliki acuan keamanan.
“Ini soal nyawa anak. SOP sekecil label waktu konsumsi saja diabaikan, bagaimana kita bisa menjamin higienitasnya?” ujar Esti di sela sidak.
2. Dapur Overload: Kejar Kuantitas, Abaikan Kualitas
Dapur SPPG Wonokerto tercatat memproduksi hingga 2.682 porsi dalam sehari. Angka yang dinilai jauh melampaui kapasitas ideal untuk kontrol mutu.
Ketua Komisi C DPRD Sleman, Bambang Sigit Sulaksono, menyarankan pembatasan produksi. “Batas ideal itu maksimal 1.500 porsi per dapur. Kalau dipaksakan sampai 2.600 lebih, kontrol kualitas dan higienitas pasti jebol. Ini bukan pabrik, ini urusan perut anak,” kata Bambang.
3. SDM Tidak Profesional
Dewan juga menyoroti kualitas sumber daya manusia. Pengelola dapur dinilai hanya berorientasi mengejar target porsi, tanpa pemahaman mendalam tentang karakter bahan pangan, rantai dingin, dan sanitasi.
4. Sekolah Harus Punya Hak Tolak
Sebagai langkah korektif, DPRD Sleman mengusulkan pemberian wewenang kepada pihak sekolah untuk menolak distribusi MBG jika secara kasat mata kualitasnya meragukan — mulai dari aroma, warna, hingga kemasan.
Usulan ini muncul untuk memutus rantai distribusi makanan berisiko sebelum sampai ke piring siswa.
Esti Wijayati mengingatkan, tragedi di Sleman tidak boleh menjadi preseden buruk seperti kasus di Karo, Sumatera Utara, yang sebelumnya ramai diberitakan. Di Karo, dugaan keracunan MBG bahkan disebut membuat seorang anak kehilangan daya ingat.
“Jangan sampai kasus Karo terulang di Jogja. Negara hadir untuk mencerdaskan, bukan membuat anak-anak kita jadi korban,” tegas Esti.
Dibekukan 20 Hari, Data Korban Simpang Siur
Saat ini, SPPG Wonokerto dijatuhi sanksi pembekuan operasional selama 20 hari untuk melakukan pembenahan total, mulai dari sistem, sarana, hingga SDM.
Namun, masih ada pekerjaan rumah lain: pendataan korban. Hingga kini terjadi selisih angka. Pihak SPPG mencatat ada 111 orang yang mengalami gejala keracunan, sementara data dari Dinas Kesehatan Sleman mencatat angka lebih tinggi, yakni 134 orang.
Pemerintah Kabupaten Sleman menyatakan akan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh SPPG di wilayahnya untuk memastikan insiden serupa tidak kembali terjadi. (Bayu)
Komentar