Sawahlunto,TargetOnlineNews.com —
Pemerintah Kota Sawahlunto memasuki tahun anggaran 2026 dengan tantangan besar. Penurunan dana transfer sebesar Rp93 miliar memaksa daerah tambang tertua itu menata ulang langkah pembangunan. Namun di tengah tekanan fiskal itu, Wali Kota Riyanda Putra memastikan arah pembangunan tetap jelas: realistis, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.
Hal ini disampaikan Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra dalam Sidang Paripurna DPRD Sawahlunto, penetapan KUA – PPAS 2026, Senin (20/10/25) di Ruang Sidang Utama DPRD.
Dalam sidang paripurna DPRD Sawahlunto yang dipimpin Ketua DPRD Susi Haryati didampingi Wakil Ketua, H.Jaswandi dan Elfia Rita Dewi, membahas penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, Riyanda menegaskan bahwa lima prioritas pembangunan daerah tidak boleh bergeser, meski ruang fiskal menyempit.
“Fokus kita tetap pada manusia dan pelayanan publik. Kualitas SDM, transformasi ekonomi, tata kelola pemerintahan, infrastruktur, dan lingkungan hidup harus tetap berjalan — walau dengan sumber daya yang terbatas.” tegasnya.
Dalam naskah KUA-PPAS yang disepakati bersama DPRD, Pendapatan Daerah 2026 diproyeksikan sebesar Rp482,69 miliar, sementara Belanja Daerah mencapai Rp601,69 miliar. Artinya, kota yang dikenal sebagai Warisan Dunia itu menghadapi defisit sekitar Rp119 miliar, atau 24,65 persen dari total pendapatan daerah.
Bagi Riyanda, angka itu bukan sekadar peringatan, tapi panggilan untuk berbenah. Ia menegaskan pemerintah kota akan menerapkan efisiensi ekstrem dan rasionalisasi belanja ketat, memastikan setiap rupiah benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Kita tidak boleh boros, bahkan satu rupiah pun harus punya makna,” katanya. “Belanja kita arahkan ke yang paling esensial — gaji ASN, layanan kesehatan, pendidikan, dan operasional publik yang tidak boleh berhenti.”
Meski dihadapkan pada kondisi fiskal yang tidak ideal, Riyanda optimistis. Defisit anggaran itu akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp120,66 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Langkah ini disebutnya sebagai strategi penyehatan fiskal berkelanjutan agar pembangunan tetap berjalan tanpa menimbulkan beban baru.
“Penurunan dana transfer ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua,” ujar Riyanda. “Tapi saya percaya, dengan pengelolaan yang hati-hati dan kolaborasi yang kuat dengan DPRD, Sawahlunto akan mampu melewati masa sulit ini.”
Di akhir pidatonya, Riyanda mengajak seluruh anggota DPRD dan jajaran pemerintahan untuk memperkuat kemitraan antara eksekutif dan legislatif. Ia menegaskan, kolaborasi adalah kunci menjaga stabilitas fiskal sekaligus keberlanjutan pembangunan.
“Kita jadikan sinergi ini sebagai kekuatan utama dalam menghadapi tekanan fiskal. Dengan kebersamaan, Sawahlunto akan tetap tegak dan berdaulat secara ekonomi.” katanya dengan penuh keyakinan
Bagi warga Sawahlunto, pidato itu bukan sekadar laporan keuangan, melainkan pesan moral dari pemimpinnya — bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti membangun, dan bahwa rakyat tetap harus menjadi poros utama dari setiap kebijakan anggaran. (Ris1)
Komentar