Oleh: Bayu
Sawahlunto: Setahun lalu, Riyanda Putra dan Jeffry Hibatullah dilantik dengan janji besar: Era Baru Sawahlunto Maju. Koalisi gemuk – Gerindra, Golkar, PKS, NasDem, Demokrat – mengantar mereka menang 79% suara. Bos muda PO Miyor itu datang dengan logika pengusaha: efisiensi, kecepatan, hasil.
Setahun kemudian, logika itu menabrak tembok birokrasi.
Pada 20 Juni 2026, DPRD Sawahlunto menerima pertanggungjawaban APBD 2025, tapi tidak tanpa catatan pedas. Ketua DPRD Susi Haryati mengingatkan dengan kalimat yang jarang ditulis sehalus itu dalam risalah paripurna: pemerintah harus punya perencanaan lebih cermat dan terarah agar tak ada lagi kegiatan atau program tidak bisa dilaksanakan yang berdampak pada capaian kinerja OPD.
Terjemahan bebasnya: banyak program direncanakan, tidak dikerjakan.
Angkanya menjelaskan. Dalam LKPJ yang disampaikan Riyanda sendiri pada 31 Maret 2026, pendapatan daerah turun 6% – dari Rp618,34 miliar menjadi Rp584,14 miliar. Lebih dari Rp511 miliar dari angka itu masih bergantung pada transfer pusat. Pendapatan Asli Daerah hanya Rp72 miliar. Kota tambang yang ingin jadi kota wisata itu masih hidup dari belas kasihan Jakarta.
Ini bukan sekadar soal fiskal nasional yang tertekan. Ini soal imajinasi fiskal yang tidak tumbuh. DPRD sampai harus mengingatkan hal-hal paling dasar: kios pasar diisi, ruko Pasar Bagonjong ditertibkan dari penyewa pihak ketiga, pariwisata dioptimalkan. Ketika parlemen harus mengingatkan eksekutif untuk mengurusi kios pasar, itu pertanda perencanaan strategis sedang absen.
Ombudsman Republik Indonesia memberi nilai 76,62 untuk pelayanan publik Sawahlunto. Bukan nilai buruk, tapi juga bukan nilai yang bisa dibanggakan oleh seorang wali kota yang berkampanye dengan kata “maju”. Dimensi yang dinilai – input, proses, output, pengaduan – menunjukkan masalah ada di lokus paling sensitif: Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan RSUD. Tiga tempat di mana negara seharusnya paling hadir.
Pemerintah kota menjawab semua kritik dengan janji yang sama: akan menindaklanjuti. Akan memperbaiki. Akan menyusun langkah.
Tapi Sawahlunto tidak butuh janji untuk menindaklanjuti. Sawahlunto butuh perencanaan yang tidak gagal di tengah jalan.
Adipura 2025 dan penghargaan UHC memang penting. Kebersihan kota dan jaminan kesehatan adalah fondasi. Namun Adipura tidak bisa menutupi fakta bahwa sebuah kota warisan dunia UNESCO dengan modal sejarah tambang dan budaya yang luar biasa, masih tidak mampu mengubah potensi itu menjadi PAD.
Riyanda adalah pengusaha muda yang cerdas. Ia membuktikan bisa membangun PO Miyor dari 10 unit menjadi puluhan unit, merebut rute Padang-Jakarta yang sangat kompetitif. Ia paham cara membeli sasis Mercedes 2445 seharga Rp2,5 miliar dan mengubahnya menjadi tiket Rp950 ribu.
Pertanyaannya: bisakah logika yang sama dipakai untuk mengelola kota?
Di bisnis bus, kalau bus mogok, penumpang pindah ke PO lain. Di pemerintahan, kalau program mogok, yang pindah adalah harapan warga. Dan harapan itu tidak bisa di-refund.
Era Baru Sawahlunto Maju tidak akan dinilai dari berapa banyak penghargaan seremonial yang dibawa ke Balaikota yang baru direnovasi. Ia akan dinilai dari satu hal sederhana: apakah program yang ditulis di RKPD benar-benar terjadi di lapangan, bukan hanya di laporan LKPJ.
Jika tidak, maka kritik DPRD tahun ini akan menjadi vonis tahun depan.(*)
Penulis adalah seorang pensiunan ASN, tinggal di Sawahlunto.
_________________
Komentar