Purbaya Semprot BPJS Kesehatan: Anggaran Utuh, Tapi Citra Pemerintah Babak Belur.“Bayangkan, 10 persen peserta langsung dinonaktifkan sekaligus. Ya ribut. Kalau 1 persen, mungkin cuma bisik-bisik,” kata Purbaya di hadapan pimpinan dan anggota DPR.
Jakarta, Targetonlinenews.com — Kebijakan penonaktifan massal peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) kembali memicu kegaduhan nasional. Kali ini, kritik keras datang langsung dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang secara terbuka menegur jajaran BPJS Kesehatan dalam Rapat Konsultasi Pimpinan Komisi DPR RI di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Sekitar 11 juta peserta PBI JKN dinonaktifkan secara serentak dan mendadak. Bagi Purbaya, persoalan utamanya bukan pada niat penertiban data, melainkan pada cara dan tempo pelaksanaan yang dinilai sembrono, minim sosialisasi, serta berdampak luas terhadap kepercayaan publik.
Suasana ruang rapat DPR mendadak memanas ketika nama BPJS Kesehatan berulang kali disebut. Purbaya bahkan beberapa kali menoleh langsung ke arah Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, menegaskan bahwa kritik tersebut bukan basa-basi birokrasi.
Yang membuat Purbaya geram, anggaran negara sama sekali tidak dipangkas. Pemerintah tetap menyediakan kuota 96,8 juta peserta PBI JKN sesuai pagu APBN.
“Bayangkan, 10 persen peserta langsung dinonaktifkan sekaligus. Ya ribut. Kalau 1 persen, mungkin cuma bisik-bisik,” kata Purbaya di hadapan pimpinan dan anggota DPR.
Menurutnya, penonaktifan massal tanpa jeda waktu ibarat menyiram bensin ke api kecil—tidak perlu, tapi pasti memicu kegaduhan sosial. Ia menilai kebijakan ini seharusnya dilakukan bertahap, bukan dengan pendekatan “sekali tekan tombol, jutaan orang kaget”.
“Ini perlu di-smoothing. Di-average 3 sampai 5 bulan. Jangan bikin kejutan. Negara ini bukan acara prank,” sindirnya tajam.
Soal Data Boleh Teknis, Dampaknya Soal Manusia
Nada Purbaya semakin serius ketika menyinggung dampak nyata di lapangan. Ia menekankan bahwa JKN bukan sekadar soal data dan tabel Excel, melainkan menyangkut hak hidup dan keselamatan warga.
“Coba bayangkan orang mau cuci darah, tiba-tiba dibilang tidak eligible. Kelihatannya kita ini konyol. Padahal uang negara yang keluar sama,” ujarnya.
Dalam perspektif fiskal, negara tidak menghemat apa pun. Namun dari sisi politik dan sosial, pemerintah justru menanggung beban citra yang besar.
“Uang keluar, tapi image pemerintah babak belur. Saya rugi di situ,” tegas Purbaya.
DTSEN Penting, Tapi Jangan Membabi Buta
Purbaya mengakui bahwa pemutakhiran data berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan langkah strategis untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Namun ia menegaskan, ketepatan data tidak boleh mengorbankan ketenangan publik.
Ia meminta agar setiap penonaktifan peserta disertai:
Masa transisi 2–3 bulan, Ruang sanggahan bagi peserta, Asesmen ulang oleh Kementerian Sosial
“Ini bukan soal niat, tapi soal operasional, manajemen, dan sosialisasi. Kalau uang negara bisa lebih hemat, ribut kecil enggak apa-apa. Tapi ini uang sama, ribut besar. Saya rugi dua kali,” katanya lugas.
Pernyataan ini sekaligus menjadi kritik terbuka terhadap pola pengambilan keputusan teknokratis yang kerap mengabaikan dimensi sosial dan politik kebijakan publik.
Ujian Tata Kelola JKN dan Kepercayaan Publik
Kasus penonaktifan massal PBI JKN menjadi ujian serius tata kelola BPJS Kesehatan, sekaligus cermin rapuhnya koordinasi antar lembaga dalam sistem jaminan sosial nasional. Di satu sisi, pemerintah mendorong akurasi data dan efisiensi anggaran. Di sisi lain, kegagalan komunikasi kebijakan justru melahirkan ketidakpastian bagi masyarakat rentan.
Di akhir pernyataannya, Purbaya menutup dengan pesan yang sederhana namun menohok: kebijakan boleh teknokratis, tetapi dampaknya selalu politis.
“Ke depan tolong dibetulin,” tandasnya. (Ris1)
Komentar