Ruang Fiskal Menyempit, Wali Kota Sawahlunto Dorong Musrenbang Lebih Tajam dan Berbasis Kebutuhan Riil
SAWAHLUNTO, Targetonlinenews.com — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan di Kota Sawahlunto tahun 2026 menjadi cerminan nyata perubahan lanskap perencanaan pembangunan daerah di tengah tekanan fiskal yang semakin ketat. Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, secara terbuka mengingatkan bahwa Musrenbang tidak lagi bisa dijalankan sebagai rutinitas administratif, melainkan harus menjadi instrumen strategis untuk menyaring kebutuhan paling mendesak masyarakat.
Dalam pembukaan Musrenbang Kecamatan, Kamis (5/2/2026), Riyanda menegaskan bahwa tantangan utama pembangunan Sawahlunto saat ini bukan semata pada perencanaan, tetapi pada keterbatasan ruang fiskal APBD akibat kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat.
“Dengan kondisi fiskal yang ada, tidak semua usulan bisa ditampung melalui APBD. Karena itu, setiap usulan harus benar-benar berbasis kebutuhan riil masyarakat dan disertai data yang kuat,” ujar Riyanda.
Pernyataan ini sekaligus menjadi kritik implisit terhadap praktik Musrenbang yang selama ini kerap dipenuhi daftar panjang usulan tanpa prioritas jelas, minim data pendukung, dan sulit ditindaklanjuti secara anggaran.
Riyanda mengingatkan bahwa Musrenbang sejatinya adalah arena seleksi prioritas, bukan sekadar etalase aspirasi. Dalam konteks keterbatasan anggaran, proses ini harus mampu menyatukan persepsi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan masyarakat mengenai apa yang paling mendesak dan berdampak langsung.
Ia menekankan pentingnya pendataan usulan pembangunan yang sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa basis data yang kuat, usulan pembangunan berisiko gugur, baik di tingkat daerah maupun ketika diajukan ke pemerintah yang lebih tinggi.
Lebih jauh, Riyanda menggarisbawahi perlunya perubahan strategi pembangunan daerah. Dalam situasi APBD yang terbatas, pemerintah daerah tidak bisa hanya menunggu alokasi anggaran, tetapi harus aktif menjemput peluang pendanaan dari pemerintah pusat.
Caranya, menurut Riyanda, adalah dengan menyusun usulan pembangunan yang sejak awal telah diselaraskan dengan program prioritas Presiden, serta rencana kerja kementerian dan lembaga. Dengan pendekatan ini, peluang Sawahlunto untuk masuk dalam skema Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan kementerian, maupun program nasional menjadi lebih besar.
“Usulan harus disiapkan dari hulu, lengkap dengan data pendukung, indikator manfaat, dan urgensi kebutuhan masyarakat. Ini yang akan menentukan apakah usulan kita dilirik atau tidak,” tegasnya.
Wali Kota juga mengarahkan agar seluruh usulan dari kecamatan direkapitulasi secara rapi dan dipetakan secara strategis: mana yang realistis dibiayai APBD, mana yang potensial disinergikan ke tingkat provinsi, dan mana yang paling relevan diajukan ke pemerintah pusat.
Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma perencanaan pembangunan daerah, dari sekadar berbasis keinginan menuju berbasis peluang dan kesesuaian kebijakan nasional.
Di akhir arahannya, Riyanda menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan melemahnya keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kota Sawahlunto, kata dia, tetap berkomitmen memastikan program pembangunan berjalan melalui kombinasi pendanaan APBD dan dukungan pemerintah pusat.
Musrenbang Kecamatan tahun ini pun menjadi ujian penting bagi kualitas perencanaan pembangunan Sawahlunto: apakah mampu bertransformasi menjadi proses yang lebih tajam, adaptif, dan realistis, atau justru kembali terjebak dalam rutinitas formal tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam konteks nasional, pesan yang disampaikan Wali Kota Sawahlunto mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak daerah di Indonesia—bahwa di tengah tekanan fiskal, kualitas perencanaan menjadi kunci utama agar pembangunan tetap berkelanjutan dan tepat sasaran.(Ris1)
Komentar