“Kalau tiga pilar demokrasi lainnya—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—dibiayai penuh oleh negara, maka pilar keempat demokrasi, pers, tidak boleh dibiarkan hidup dari sisa-sisa sistem pasar,” tegas Makali Kumar
CIREBON, JAWA BARAT, Targetonlinenews.com — Sekretaris Jenderal Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Makali Kumar, melontarkan kritik tajam terhadap paradigma negara yang selama ini menempatkan pers sebagai pilar demokrasi, tetapi tanpa jaminan keberlanjutan anggaran dan kebijakan yang adil.
Pernyataan keras tersebut disampaikan Makali Kumar dalam Gala Dinner Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Pendopo Wali Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (7/2/26) di hadapan ratusan pimpinan media, jurnalis, serta pemangku kepentingan pers nasional, dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2026.
“Kalau tiga pilar demokrasi lainnya—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—dibiayai penuh oleh negara, maka pilar keempat demokrasi, pers, tidak boleh dibiarkan hidup dari sisa-sisa sistem pasar,” tegas Makali Kumar
Menurutnya, pers demokratis tidak mungkin tumbuh sehat jika negara hanya hadir dalam bentuk regulasi, tetapi absen dalam tanggung jawab keberlanjutan ekosistem pers nasional.
Pers Sehat Bukan Sekadar Bebas, Tapi Dijamin Keberlanjutannya
Makali Kumar menegaskan, konsep pers sehat harus dimaknai lebih luas dari sekadar kebebasan pers. Pers sehat adalah pers yang merdeka secara editorial, kuat secara institusional, dan berkelanjutan secara ekonomi.
“Pers yang miskin tidak akan pernah benar-benar merdeka. Ketika ruang redaksi ditekan oleh biaya operasional, algoritma, dan ketimpangan iklan digital, maka kemerdekaan pers berada dalam posisi rawan,” ujarnya.
Ia menyoroti kondisi media lokal dan daerah yang menjadi tulang punggung demokrasi di tingkat akar rumput, namun justru paling rentan secara ekonomi. Tanpa intervensi negara yang adil, banyak media dipaksa mengorbankan kualitas demi bertahan hidup.
Ekonomi Bermartabat: Pers Tidak Boleh Jadi Korban Kapitalisme Digital
Dalam pidatonya, Makali Kumar menggarisbawahi urgensi membangun ekonomi pers yang bermartabat, yakni sistem ekonomi media yang menempatkan pers sebagai instrumen kepentingan publik, bukan sekadar komoditas pasar.
“Ekonomi bermartabat berarti negara melindungi industri pers nasional dari dominasi platform global, memastikan distribusi belanja iklan pemerintah yang transparan dan adil, serta menciptakan regulasi yang melindungi media lokal,” katanya.
Menurutnya, tanpa keberpihakan negara, pers nasional akan terus terdesak oleh raksasa digital global yang menguasai trafik, data, dan iklan, sementara media nasional hanya menerima residu nilai ekonomi.
Bangsa Kuat Tidak Lahir dari Pers yang Lemah
Makali menegaskan bahwa kekuatan bangsa sangat ditentukan oleh kekuatan persnya. Pers yang kuat akan melahirkan masyarakat yang kritis, rasional, dan berdaulat secara informasi.
“Bangsa yang kuat tidak dibangun dari informasi yang dangkal dan manipulatif. Ia lahir dari pers yang mampu mencerdaskan publik, menjaga akal sehat demokrasi, dan menjadi penyeimbang kekuasaan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa membiarkan pers terpuruk secara ekonomi sama dengan melemahkan fondasi demokrasi dan ketahanan nasional.
HPN 2026: Momentum Koreksi Sikap Negara terhadap Pers
Gala Dinner HPN 2026 di Kota Cirebon disebut Makali sebagai momentum reflektif untuk mengoreksi hubungan negara dan pers. Negara, kata dia, harus berhenti melihat pers hanya sebagai objek pengawasan, dan mulai memposisikannya sebagai mitra strategis demokrasi.
“Negara hadir bukan untuk mengendalikan pers, tetapi menjamin kemerdekaan, keberlanjutan, dan martabatnya. Itulah makna sejati pers demokratis,” pungkas Makali Kumar. (Ris1)
Komentar