Tanggap Darurat Bencana Tanah Datar Berakhir, Bupati Eka Putra Tetapkan Transisi Pemulihan hingga Juli 2026.Dalam kesempatan tersebut, Bupati Eka Putra memaparkan perkembangan Hunian Sementara (Huntara). Dari 555 unit yang diusulkan, hanya 129 unit yang lolos verifikasi, menyesuaikan dengan kesiapan lahan di nagari terdampak.
Batusangkar,Targetonlinenews.com — Pemerintah Kabupaten Tanah Datar secara resmi menutup masa tanggap darurat bencana alam banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Selanjutnya, daerah tersebut memasuki masa transisi darurat pemulihan pasca bencana yang akan berlangsung hingga akhir Juli 2026.
Penetapan itu disampaikan langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra, S.E., M.M., dalam rapat evaluasi sekaligus penutupan masa tanggap darurat yang digelar Sabtu malam (27/12/2025) di Gedung Indo Jolito, Batusangkar.
“Mulai besok, 28 Desember 2025, Tanah Datar resmi masuk masa transisi darurat pemulihan pasca bencana hingga akhir Juli 2026,” ujar Bupati Eka Putra di hadapan Wakil Bupati Ahmad Fadly, Ketua DPRD Anton Yondra, Forkopimda, dan jajaran OPD.
Bupati Eka Putra menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah evaluasi panjang terhadap penanganan bencana sejak masa tanggap darurat pertama, kedua, hingga perpanjangan ketiga. Seluruh unsur pemerintah bersama TNI, Polri, Basarnas, PMI, relawan, dan masyarakat telah bekerja maksimal melayani warga terdampak.
“Saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu masyarakat Tanah Datar. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah, kami juga mohon maaf jika selama penanganan masih terdapat kekurangan koordinasi,” ungkapnya.
Progres Huntara Capai 40 Persen
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Eka Putra memaparkan perkembangan Hunian Sementara (Huntara). Dari 555 unit yang diusulkan, hanya 129 unit yang lolos verifikasi, menyesuaikan dengan kesiapan lahan di nagari terdampak.
“Hingga saat ini progres pembangunan Huntara sudah sekitar 40 persen, dimulai di Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, dan akan dilanjutkan ke Kecamatan Batipuh Selatan,” jelasnya.
Sementara itu, pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dipercepat dengan prioritas bagi warga yang rumahnya hanyut, hancur, atau tertimbun material banjir bandang. Berdasarkan data Dinas Perkim LH, tercatat 34 unit rumah mengalami kerusakan berat.
Kepala Pelaksana BPBD Tanah Datar dr. Ermon Reflin menyampaikan bahwa jumlah pengungsi terus menurun signifikan. Dari hampir 6.000 jiwa pada awal bencana, kini tersisa 413 jiwa yang tersebar di dua kecamatan dan sebagian besar sudah mandiri.
Seiring kondisi yang membaik, sebagian pengungsi telah kembali ke rumah keluarga maupun rumah sendiri yang telah dibersihkan dari material banjir bandang.
Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra mengapresiasi sinergi lintas sektor dalam penanganan bencana di Tanah Datar.
“Penanganan pasca bencana ini menunjukkan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dan seluruh unsur masyarakat. Ini patut kita apresiasi bersama,” ujarnya.
Dengan dimulainya masa transisi darurat pemulihan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menegaskan komitmennya untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi, agar masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan normal.
(prokopim-fan/ris1)
Komentar