Dana Transfer Turun 18 Persen, APBD Padang Panjang Hadapi Tantangan Baru.Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menyatakan bahwa angka tersebut merupakan level terendah yang diterima daerah dalam 12 tahun terakhir.
PADANG PANJANG, SUMATERA BARAT, Targetonlinenews.com – Pemerintah Kota Padang Panjang menghadapi tantangan fiskal baru pada Tahun Anggaran 2026 menyusul penurunan signifikan alokasi Dana Transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini berdampak langsung pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta strategi pengelolaan keuangan daerah ke depan.
Berdasarkan data resmi pemerintah daerah, alokasi Dana Transfer untuk Padang Panjang pada 2026 tercatat sebesar Rp377,6 miliar, turun sekitar 18 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp460,5 miliar. Penurunan ini menjadi salah satu yang paling tajam dalam satu dekade terakhir.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menyatakan bahwa angka tersebut merupakan level terendah yang diterima daerah dalam 12 tahun terakhir.
“Kondisi ini membuat alokasi Dana Transfer yang diterima Padang Panjang turun ke angka terendah dalam 12 tahun terakhir. Penurunan tersebut tentu berpengaruh langsung terhadap belanja daerah yang harus menyesuaikan dengan kemampuan pendapatan,” ujarnya kepada Kominfo, Sabtu (14/2/2026).
Penyesuaian APBD dan Strategi Fiskal Daerah
Penurunan Dana Transfer merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam penataan keuangan negara dan optimalisasi belanja pemerintah pusat. Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, dan penajaman prioritas pembangunan.
Pemerintah Kota Padang Panjang menegaskan akan melakukan penyesuaian menyeluruh terhadap struktur APBD 2026, termasuk rasionalisasi belanja operasional serta evaluasi program yang belum menjadi kebutuhan mendesak.
“Penurunan sebesar ini belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kita harus melakukan penyesuaian menyeluruh, mulai dari rasionalisasi belanja operasional hingga peninjauan kembali program yang belum mendesak,” tambah Hendri Arnis.
Layanan Dasar Tetap Jadi Prioritas
Meski terjadi tekanan fiskal, Pemerintah Kota memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Belanja pada sektor strategis seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial akan tetap dijaga keberlanjutannya.
Penyesuaian APBD difokuskan pada efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga menyiapkan langkah penguatan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kinerja BUMD, serta inovasi pendapatan lainnya.
Kondisi fiskal 2026 menjadi momentum bagi daerah untuk memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan efisiensi, dan mendorong kemandirian ekonomi lokal di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional. (Ris1)
Komentar