Menhan Ungkap Kekayaan Alam RI Dinikmati 10 Orang, Kebocoran Negara Tembus Rp5.770 Triliun.Pernyataan tersebut disampaikan Sjafrie saat memberikan arahan dalam Retret Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Kementerian Pertahanan, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).
BOGOR, Targetonlinenews.com — Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan fakta mengejutkan terkait pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Ia menyebut, kekayaan sumber daya alam nasional selama ini dinikmati oleh segelintir pihak, yakni sekitar 10 orang pengusaha besar, yang menyebabkan kebocoran keuangan negara hingga Rp5.770 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan Sjafrie saat memberikan arahan dalam Retret Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Kementerian Pertahanan, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).
“Ada 10 orang yang menguasai ekonomi kita, itulah data yang saya terima. Ada pengusaha-pengusaha yang tampil legal, tetapi tindakannya ilegal. Inilah yang membuat kedaulatan ekonomi kita terancam,” ujar Sjafrie.
Menurut Sjafrie, praktik-praktik usaha berkedok legal namun dijalankan secara melawan hukum telah menyebabkan kerugian negara dalam skala sangat besar. Ia menegaskan bahwa ancaman terhadap Indonesia saat ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga berasal dari ancaman ekonomi internal.
“Kebocoran anggaran yang kita hadapi menembus angka Rp5.770 triliun. Ini bukan angka kecil dan tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.
Satgas PKH Sikat Tambang dan Perusahaan Ilegal
Sebagai Ketua Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Sjafrie memastikan pemerintah akan bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan ilegal, khususnya di sektor pertambangan dan kehutanan, yang mengeruk kekayaan alam Indonesia tanpa memperhatikan kepentingan negara.
“Mungkin Bapak-Bapak pernah mendengar Satgas Penertiban Hutan. Kita menghentikan penyelundupan di Maluku dan wilayah lainnya. Ini bukti negara hadir,” katanya.
Ia menilai lemahnya pengawasan pada masa lalu telah membuka ruang terjadinya berbagai praktik ilegal, termasuk penyelundupan hasil tambang, timah, sawit, dan komoditas strategis lainnya, terutama sejak era reformasi.
Kedaulatan Negara Terancam dari Dalam
Sjafrie menegaskan bahwa persoalan ini merupakan bentuk nyata ancaman terhadap kedaulatan negara, khususnya kedaulatan ekonomi. Menurutnya, negara tidak boleh kalah oleh kepentingan segelintir elite yang mengorbankan kepentingan rakyat.
“Kita lupa bahwa kita harus menjaga kedaulatan negara: kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, dan kedaulatan wilayah. Ancaman itu sekarang datang dari dalam,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk media dan masyarakat sipil, untuk bersama-sama membela negara dari ancaman ekonomi yang merugikan bangsa dan generasi mendatang.
“Kalau ada niat dan ada kesempatan, terjadilah kerusakan. Ini yang sedang kita bereskan. Negara tidak boleh kalah oleh keserakahan,” pungkas Sjafrie.
Langkah tegas pemerintah melalui Satgas PKH diharapkan menjadi momentum penting dalam memperbaiki tata kelola sumber daya alam, menutup celah kebocoran keuangan negara, serta memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.(Ris1)
Komentar